Monday, 15 Rajab 1444 / 06 February 2023

Wapres: Korupsi Perparah Dampak Krisis Pangan

Jumat 09 Dec 2022 11:38 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Friska Yolandha

Wakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12).

Wakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Upaya untuk pulih dari pandemi juga tak akan tercapai jika korupsi masih terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan korupsi akan makin memberatkan upaya Indonesia yang sedang berjuang menghadapi ancaman berbagai krisis. Salah satu contohnya, kata Ma'ruf, perilaku koruptif dapat memperparah dampak krisis pangan global terhadap Indonesia.

"Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan," kata Ma'ruf dalam sambutannya di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Baca Juga

Dia menambahkan, upaya Indonesia untuk pulih dan bangkit dari pandemi Covid-19 juga tidak akan tercapai jika korupsi masih terjadi di berbagai sektor. Apalagi, ditambahnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup.

"Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif," katanya.

Ma'ruf melanjutkan, krisis di sektor energi juga makin sulit di atasi dengan adanya perilaku koruptif. Dia mencontohkan pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

Ma'ruf pun berharap peringatan HAK Sedunia dengan tema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”, menjadi penguat komitmen dan langkah seluruh Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah memerangi korupsi untuk menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Saat ini, kata Ma'ruf, Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh korupsi antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional.

"Begitu juga agenda revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Dia meminta seluruh pemangku kepentingan menyukseskan implementasi Peta Jalan Pemberantasan Korupsi 25 Tahun untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Ma'ruf juga menekankan upaya pemberantasan korupsi mestinya diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat. 

"Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan dalam memberantas korupsi, daripada ancaman hukuman yang berat," katanya.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA