REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Kabupaten Karawang menyediakan sekitar 1.500 liter minyak goreng kemasan dalam operasi pasar di Kampung Budaya, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Selasa (15/2/2022). Pembelian minyak goreng tersebut dibatasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, minyak goreng kemasan itu yang dijual dengan harga Rp 14.000 per liter, dan setiap orang hanya dibolehkan membeli dua liter minyak goreng.
"Hari ini 1.500-an di satu desa di Karawang dan nanti tiap hari kami lakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Karawang," kata Ridwan Kamil.
Dengan operasi pasar ini, diharapkan harga dan stok minyak goreng di pasaran bisa kembali normal. Dalam beberapa hari belakangan, Ridwan Kamil menerima banyak keluhan dari ibu-ibu hingga pedagang tentang kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng.
"Kami dari Pemprov dari Pemkab melakukan banyak operasi pasar di bulan-bulan kemarin. Sempat turun kemudian ada kelangkaan lagi. Tentulah ibu-ibu curhat-curhat lagi," kata pria yang kerap disapa Kang Emil.
Di sisi lain, Ridwan Kamil juga berharap pemerintah pusat sesegera mungkin bisa mengendalikan stok dan harga minyak di pasaran. Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menstabilkan harga dan stok minyak goreng di pasaran.
"Kami juga koordinasikan dua arah, satu ke pemerintah pusat. Hari ini ada kabar 24 juta liter akan didistribusikan ke daerah-daerah. Sambil kami lakukan juga operasi pasar agar harga tetap di angka Rp14.000," kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil pun mengajak seluruh pihak untuk ikut membantu menjaga stabilitas harga minyak goreng.
"Ini juga saya instruksikan ke seluruh wilayah agar membantu stabilisasi harga walaupun jangka panjangnya harus kita pikirkan, karena teorinya sawit ini bisa jadi minyak goreng, bisa jadi bahan bakar biodiesel."
"Kalau diambil jatah pasar minyak goreng ke biodiesel, itulah yang mungkin jangka panjang kita akan banyak masalah. Jadi harus dicari solusi dari pemerintah pusat agar ketersediaan ini tetap terjaga walaupun ada tren biodiesel untuk konsumsi bahan bakar," kata Ridwan Kamil.
Baca juga:
Menaker Ida: Iuran JKP Dibayar Pemerintah, Sudah Bayar Rp 6 Triliun
Pemerintah Naikkan Kapasitas WFO dan Tempat Wisata Jadi 50%
Kasus Covid-19 Omicron pada Anak di Kota Surabaya Didominasi Usia 5-17 Tahun
Ikuti Whatsapp Channel Republika
