Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

KPK Diminta Usut Pengadaan Bus di Kemenhub

Selasa 13 Apr 2021 02:47 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bayu Hermawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Foto: Republika/Dian Fath Risalah
KPK diminta usut proyek pengadaan bus BRT tahun 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan 1000 bus bantuan untuk Pemerintah Daerah di 34 Provinsi yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sebagaimana dikatakan Koordinator Nasional Angkatan Muda Peduli Bangsa (AMPB) Jhosua Silalahi.

AMPB menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin (12/4). Mereka meminta KPK segera menelusuri perkara yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah berkenaan dengan pengadaan bus BRT (Bus Rapid Transit) yang kini mangkrak karena tak layak pakai.

Dalam orasinya, Jhosua mengungkapkan bahwa kasus proyek pengadaan Bus BRT di Kemenhub terjadi pada tahun 2015 silam.  Dalam catatan AMPB ada dugaan kerugian negara hingga Rp 4,2 triliun dalam pengadaan tersebut. 

Baca Juga

Jhosua menyebut, audit internal AMPB menemukan sejumlah bukti terkait dugaan adanya pesekongkolan dalam tender pengadaan bus yang rencananya diperuntukkan untuk angkutan umum massal itu.

"Kami AMPB mempunyai data investigasi dari 2016 sampai 2020," kataJhosua Silalahi di depan gedung KPK, Senin (12/4).

Karena itu, Jhosua meminta KPK segera melakukan bersih-bersih di lingkungan Kemenhub. Karena menurutnya, kasus ini sangat meresahkan Pemda yang merasa menjadi korban namun tidak berani bersuara.

Untuk diketahui, dalam aksi ini, tiga orang perwakilan massa juga diterima langsung oleh Staf Humas KPK, Ibu Hani. Selain melaporkan kasus ini, mereka juga menyerahkan berkas terkait dugaan adanya korupsi tersebut.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA