REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan lebih banyak sanksi kepada perusahaan di Iran, China, dan Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu karena mereka melakukan bisnis dengan perusahaan Iran, Islamic Republic of Iran Shipping Lines. AS pun menjatuhkan sanksi pada tiga entitas Iran terkait proliferasi senjata konvensional.
Dilaporkan laman Aljazirah, pada Jumat (15/1) Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan negaranya telah menerapkan sanksi kepada tujuh perusahaan, termasuk Jiangyin Mascot Special Steel Co dan Accenture Building Materials yang berbasis di Cina, serta dua individu karena melakukan pengiriman baja ke atau dari Iran.
Dia mengungkapkan AS pun telah memasukkan Iran’s Marine Industries Organization, Aerospace Industries Organization, dan the Iran Aviation Industries Organization ke daftar hitam. Mereka disebut terlibat dalam proliferasi senjata konvensional.
Selain itu, Pompeo pun mengatakan bahwa AS meningkatkan cakupan sanksi terkait logam terhadap Iran yang dikelola. “Mereka yang dengan sengaja mentransfer 15 bahan yang menurut Departemen Luar Negeri digunakan sehubungan dengan program rudal nuklir, militer atau balistik Iran, termasuk jenis aluminium dan baja tertentu, akan dikenakan sanksi,” katanya.
Sanksi terbaru itu dijatuhkan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Di bawah pemerintahan Trump, Iran dan AS memiliki hubungan cukup sengit. Pada 2018, Trump memutuskan menarik negaranya dari perjanjian nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Menurut dia, JCPOA adalah kesepakatan terburuk dalam sejarah karena tidak turut mengatur program rudal balistik Iran dan perannya di kawasan. Sejak mundur dari perjanjian itu, AS kembali menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap Iran.
Trump kemudian meminta JCPOA direvisi dengan imbalan pencabutan sanksi, tapi Iran dengan tegas menolak. Joe Biden telah mengutarakan keinginannya untuk membawa AS bergabung kembali dengan JCPOA. Dia menyebut hal itu menjadi salah satu prioritas pemerintahannya yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
