REPUBLIKA.CO.ID, OUAGADOUGOU -- Burkina Faso menggelar pemungutan suara untuk memilih presiden yang baru. Pemilihan tersebut diwarnai kekerasan milisi Islam yang telah menewaskan sekitar 2.000 orang pada tahun ini.
Kondisi ini mengancam ratusan desa tidak bisa menggelar pemungutan suara. Presiden Roch Kaboré ingin melanjutkan periode kelima.
Ia mengampanyekan keberhasilannya memberikan jaminan kesehatan gratis untuk anak di bawah lima tahun. Dia juga berjanji mengaspal sejumlah jalanan tanah merah yang mengular sepanjang negara Afrika barat tersebut.
Namun melonjaknya serangan kelompok-kelompok milisi yang memiliki koneksi dengan al Qaeda dan ISIS telah melampui segalanya. Tiga pekan setelah pelantikan Kaboré, al Qaeda cabang Burkina Faso menyerang hotel dan kafe di ibu kota, membunuh 32 orang. Serbuan ke pekerja tambang tahun lalu menewaskan 39 orang.
"Kami butuh seseorang yang membawa kedamaian di negara kami, presiden membutuhkan mandat kedua untuk mengakhir apa yang telah dimulai," kata seorang sekretaris, Maimouna Tapsoba yang mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam tinta usai memberikan suara di Ouagadougou, Ahad (22/11).
Sejumlah pemilih mengantre di depan lapangan sekolah tidak lama setelah tempat pemungutan suara dibuka. Kaboré menghadapi persaingan sulit melawan mantan menteri keuangan Zephirin Diabré yang keluar sebagai runner-up dalam pemilihan 2015 lalu.
Ia juga menghadapai perlawanan kuat dari Eddie Komboigo yang mengetuai partainya Blaise Campaoré, presiden Burkina Faso selama 27 tahun yang digulingkan pada 2014. Pengamat politik menilai pemilihan ketat ini dapat berlanjut ke putaran kedua apabila tidak ada kandidat yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara.
Hasil sementara putaran pertama diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan pekan ini. Tanpa memberikan bukti yang jelas, dalam konferensi pers pada Sabtu (21/11) kemarin Diabré mengatakan presiden mencurangi pemilu.
Khawatir dengan kekerasan milisi bersenjata, komisi pemilihan mengatakan mereka akan tetap menutup tempat pemungutan suara di seluruh utara dan timur Burkina Faso. Data pemerintah mengatakan sekitar 400 ribu orang atau tujuh persen dari total pemilih yang memiliki hak suara tidak dapat memilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
