Aturan Keagamaan Selama Ramadhan di Pakistan tak Berubah

Rep: Ali Mansur/ Red: Muhammad Hafil

 Kamis 07 May 2020 01:00 WIB

Aturan Keagamaan Selama Ramadhan di Pakistan tak Berubah. Foto: Sejumlah jamaah melaksanakan shalat dengan menerapkan jarak sosial untuk membantu menghindari penyebaran virus Corona di Karachi, Pakistan, Ahad (19/4). Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyetujui tuntutan para pemimpin agama dan setuju untuk menjaga masjid tetap terbuka selama bulan puasa Ramadhan. Foto: AP / Fareed Khan Aturan Keagamaan Selama Ramadhan di Pakistan tak Berubah. Foto: Sejumlah jamaah melaksanakan shalat dengan menerapkan jarak sosial untuk membantu menghindari penyebaran virus Corona di Karachi, Pakistan, Ahad (19/4). Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyetujui tuntutan para pemimpin agama dan setuju untuk menjaga masjid tetap terbuka selama bulan puasa Ramadhan.

Pemerintah dan Ulama di Pakistan telah membuat kesepakatan selama Ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pusat Komando dan Operasi Nasional (NCOC) pada hari Rabu memutuskan untuk tidak membawa perubahan dalam standard operating procedure (SOP) untuk jamaah agama. Yakni sesuai dengan ditetapkan dalam perjanjian antara pemerintah dan ulama bulan lalu. Kabar ini dikutip dari Pakistan Today, Rabu (6/5).

Pertemuan NCOC, yang diketuai oleh Menteri Federal untuk Perencanaan dan Reformasi Asad Umar, juga mengusulkan rekomendasi untuk meringankan pembatasan lockdown di negara itu. Rekomendasi tersebut termasuk pembukaan transportasi antar provinsi dengan implementasi SOP yang tepat serta fase-II sektor konstruksi. Juga pembukaan kembali gerai ritel dan memulai kembali departemen rawat jalan selektif di rumah sakit Islamabad.

Selain itu, pertemuan juga mengusulkan untuk menambah jam agar toko tetap buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dan kemudian jam 8 malam sampai jam 10 malam. Pengumuman itu datang sehari setelah pemerintah menyelesaikan proposal untuk meringankan pembatasan lockdown dalam beberapa hari mendatang.

Menurut langkah-langkah yang akan diusulkan kepada Komite Koordinasi Nasional (NCC) usai menerima respon dari pemangku kepentingan yang berbeda, transportasi antar provinsi harus dibuka dengan penerapan SOP yang tepat. Kebijakan baru akan tetap berlaku sampai 31 Mei jika disetujui oleh NCC pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Mei mendatang.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini

Berita Lainnya

Play Podcast X