REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan perkembangan demokrasi di Indonesia semakin matang, namun tetap dalam koridor kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai amanah konstitusi.
"Sesuai kehidupan berbangsa dan bernegara serta berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang, MPR RI merencanakan melakukan amandemen terbatas konstitusi," kata Zulkifli Hasan ketika menerima Duta Besar Amerika Serikat Robert O' Blake, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (1/7).
Robert O' Blake berkunjung ke kantor Ketua MPR RI untuk berpamitan setelah masa tugasnya sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia akan segara berakhir. Menurut Zulkifli, usulan dari elemen masyaraikat Indonesia maupun
fraksi-fraksi di MPR RI, dalam konstitusi atau UUD NRI 1945 perlu adanya haluan negara untuk menguatkan arah pembangunan negara.
"Haluan negara itu sifatnya konprehensif, berisi arah pembangunan jangka panjang dalam bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya," katanya.
Zulkifli menegaskan, Pancasila sebagai ideologi negara harus menjiwai dan menjadi roh pembangunan Indonesia sehingga menjiwai seluruh bidang dalam haluan negara. Perihal usulan amandemen konstitusi, menurut dia, seluruh fraksi
di MPR RI sudah setuju untuk dilakukan amandemen terbatas, sehingga pada September akan dibahas.
"MPR RI menjadwalkan akan melakukan sidang paripurna untuk melakukan amandemen kelima, yang terbatas pada awal tahun 2017," katanya.
Pada kesempatan itu, Zulkifli juga menjelaskan, MPR memiliki tugas menjaga konstitusi dan menyosialisasikan empat
konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut Empat Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sosialisasi Empat Pilar, kata dia, disampaikan oleh MPR RI kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam beberapa bentuk, seperti training of trainee, outbond, cerdas cermat atau pagelaran wayang. Robert melihat, proses berdemokrasi di Indonesia sudah berjalan baik meskipun belum optimal.
Zulkifli Hasan menanggapi, pembangunan demokrasi perlu dilakukan secara terus-menerus. Ketua Umum Partai Amanat Naisonal (PAN) ini mencontohkan, Pilkada serentak tahap pertama pada Desember 2015 telah terselenggara dengan lancar dan damai. Menurut dia, yang menjadi ancaman terbesar bangsa Indonesia adalah kesenjangan sosial.
