REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan seluruh generasi muda tentang perlunya Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa dimengerti dan dipahami kemudian diamalkan. Pancasila, kata dia, untuk sebagian besar rakyat Indonesia sebenarnya tidak perlu diajarkan lagi.
"Pancasila sebenarnya adalah hasil penggalian kembali dari karakter asli bangsa Indonesia. Hanya sedikit terlupakan saja apalagi pasca reformasi bergulir dan implementasinya saja yang agak kurang," kata Zulkifli, saat menghadiri undangan menjadi pembicara dalam rangkaian acara Muktamar XVII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), di Aula Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (24/5).
Ia mencontohkan, implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus lebih diperhatikan lagi. Sebab, kesenjangan antara yang kaya dan miskin makin terasa, dan masih ada ketimpangan kemajuan antar satu daerah dan daerah lainnya.
Menurutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baru terwujud jika pembangunan nasional secara adil, dan menyentuh seluruh bagian wilayah Indonesia. "Alhamdulillah, sekarang pemerintah berusaha mewujudkan itu dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan," ujarnya.
MPR pun, lanjut dia, berperan mendorong kemajuan negara Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji sistem haluan negara hasil dari aspirasi rakyat dan berusaha agar sistem haluan negara terbentuk sebab haluan negara akan berakibat baik.
Haluan negara membuat pembangunan nasional menjadi fokus, sistematis dan simultan serta masif. Haluan negara menetapkan bagaimana pembangunan Indonesia 20 sampai 100 tahun mendatang.
"Generasi muda harus paham, Pancasila tidak harus dihafal tapi diresapi dan dimengerti. Pancasila juga bukan kata kerja tapi kata sifat harusnya menjadi sifat bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki arti cinta kasih, toleransi dan gotong royong," jelasnya.
Pancasila juga harus terimplementasikan secara perilaku. Semua rakyat terutama pejabat dan elit penguasa harus mencerminkan Pancasila, semua harus diamalkan. Demikian pula dengan musyawarah untuk mufakat, apapun yang menjadi kebijakan harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat sehingga akan tercipta keadilan sosial.
