REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Roh kebangsaan Indonesia semakin memudar sejak reformasi 1998. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional bertema 'Masa Depan Nasional Indonesia: Kedaulatan, Kebangsaan, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan' hari ini.
"Sejak '98 kita sudah kehilangan roh kebangsaan. BP7, manggala, penataran sudah tidak ada lagi. Padahal masalah kebangsaan adalah proses panjang yang harus terus menerus dilaksanakan," kata Zulkifli di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/6).
Zulkifli mengatakan, seharusnya kebangsaan sudah tidak lagi menjadi perdebatan karena sudah menjadi konsesus. Persoalan kebangsaan, lanjutnya, seharusnya tinggal diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, hal tersebut tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Persoalan kebangsaan, menurut Zulkifli harus dilakukan secara terus menerus dan oleh seluruh elemen bangsa.
"Kalau disuruh MPR saja (yang melakukan sosialisasi kebangsaan) nggak mungkin bisa. Kalau sosialisasi cuma ceramah bentar yang dapet cuma satu, dua orang. Kita harus perbaiki. Oleh karena itu, MPR menyiapkan pelatihan semacam sekolah konstitusi, dua pekan. Begitu selesai jadi manggala, jadi penatar," jelasnya.
Menurut dia, jika kebangsaan sudah bukan menjadi persoalan lagi, Indonesia dapat lebih fokus dalam mewujudkan janji-janji kebangsaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Janji kebangsaan tersebut, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
"Saat ini tantangan kita luar biasa. Agar anak Indonesia tidak kalah dengan negara lain itu tidak ringan. Persoalan kebangsaan harusnya sudah tertata dengan baik. Tapi kalau kita masih ribut soal SARA, partai berkelahi, tawuran, tentu sulit wujudkan janji-janji kebangsaan. Oleh karena itu kita semua harus mewujudkan itu. Bukan cuma MPR," kata Zulkifli.
