REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia kamupus diharapkan bisa berkontribusi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Demikian dikatakan Ketua MPR zulkifli Hasan di hadapan para dosen ilmu politik dari 45 perguruan tinggi dari berbagai daerah dan puluhan mahasiswa saat membuka seminar nasional dengan tema 'Masa Depan Nasionalisme Indonesia: Kedaulatan, Kebangsaan, Kewarganegaraan, dan Kepempinan', dapat memperoleh perspektif yang luas.

Menurut dia, acara yang digelar di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (12/6) seperti ini akan menentukan Indonesia setelah 100 tahun merdeka. Menurut dia, pemuda zaman dahulu memiliki gagasan yang jauh ke depan untuk Indonesia merdeka. Di masa penjajahan, para pemuda memiliki pandangan yang visioner. Hingga akhirnya pada 1 Juni 1945, Bung Karno di depan rapat BUPKI berpidato mengemukakan gagasan yang sangat visioner yang jauh ke depan. Gagasan tersebut, kata dia, hingga akhirnya membuat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Disebutkan juga visionernya Indonesia meski mayoritas penduduknya beragama Islam namun negara ini bukan negara yang berdasarkan agama.

Visionernya Indonesia dapat dilihat dengan adanya 4 konsensus dasar yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.  Keempat hal itu menurut Zulkifli sudah menjadi kesepkatan bulat.

"Tak ada pilihan lain selain untuk mewujudkan janji janji kebangsaan itu," ujarnya.

Meski demikian Zulkifli masih mempertanyakan apakan demokrasi di Indonesia sudah sesuai dan tepat seperti sekarang ini. Menurut Zulkifli pihak kampuslah yang paling tepat untuk membahas masalah demokrasi yang ada di Indonesia sebab demokrasi dengan sistem one man one vote menimbulkan berbagai dampak yang terkadang tak sesuai dengan harapan bangsa. Dia berharap agar bangsa Indonesia bisa memiliki visi seperti pemuda Indonesia jaman dahulu yang jauh ke depan. Menurut Zulkifli, Indonesia itu intinya adalah kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong.