REPUBLIKA.CO.ID,BOYOLALI -- Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman curhat seputar masalah kendala pembangunan sektor pertanian dihadapan peserta Rembug Paripurna KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jateng, Jum'at (6/11).
Sejak awal menjabat menteri, banyak regulasi yang menghambat sektor pertanian. Dalam pengadaan pupuk, Alsintan (Alat Produksi Pertanian), misalnya, harus melalui proses tender. Mestinya, ada regulasi khusus tanpa lelang -- karena kebutuhan sarana produksi pertanian tidak bisa diatur ketentuan tender.
Kondisi cuaca El Nino yang tak bisa diprediksi, juga tak bisa disinkronkan dengan pelaksanaan tender. Dan, pengadaan sarana pertanian masih ditenderkan hingga 2014. ''Alhamdulillah, berkat arahan presiden dan gerak cepat presiden, hingga muncul peraturan presiden (perpres) yang mengatur soal ini,'' kata Amran.
Pengadaan Alsintan tahun lalu, baru terealisir 4.000. Tahun ini, setelah ada perpres meningkat menjadi 6.000.
Kementan mengaku kekurangan tenaga penyuluh pertanian 39.180 orang. Kekurangan tenaga penyuluh ini dapat mengancam realisasi target pemerintah dalam program swasembada pangan.
Data di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, jumlah penyuluh pertanian di Indonesia saat ini 47.412 orang. Penyuluh pertanian sebanyak itu tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kekurangan tenaga penyuluh sudah lama, akibat banyak penyuluh pertanian yang memasukio masa pensiun.
Saat ini, tercatat 71.479 desa pertanian dari sekitar 84.000 desa di Indonesia dengan luasan lahan berbeda-beda. Melihat luasan lahan pertanian di Indonesia sekarang bisa dikatakan kekurangan 39.180 orang tenaga penyuluh pertanian.
Mengacu pada UU No 19/2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, setiap desa pertanian di daerah minimal harus ada satu orang penyuluh pertanian untuk mengawasi lahan pertanian seluas 100 hektare.
Dikhawatirkan, Jika tidak ada penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian akan mempengaruhui hasil penen dan luasan lahan pertanian di Indonesia akan berkurang. Dari tenaga penyuluh pertanian yang ada sekarang 27.159 orang status PNS. Sedang 20.259 orang tenaga harian lepas (THL).
Diprediksi kalau sampai tidak ada penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian dalam waktu dekat pada 2019 jumlah peyuluh pertanian Indonesia tinggal tersisa sebanyak 49 persen.
Kementan lega setelah pemerintah pusat merencanakan merekrut tenaga penyuluh pertanian swadaya 10.000 orang tahun depan. Pengisian kekurangan tenaga penyuluh diutamakan dari anggota KTNA yang terbukti sudah memiliki komitmen terhadap pembangunan pertanian.
Ditegaskan, tidak semua anggota KTNA bisa mudah masuk menjadi tenaga penyuluh pertanian pada tahun depan. Seleksi ketat dan memberikan pelatihan yang cukup sebelum mendampingi petani akan tetap diberlakukan.
Pemerintah akan merekrut 10.000 tenaga penyuluh pertanian swadaya untuk mengawal produktivitas tujuh komoditas utama pertanian pada 2016. Penyuluh pertanian swadaya tersebut nantinya akan melengkapi tugas 27.000 penyuluh pertanian berstatus pegawai negeri sipil dan 20.300 tenaga harian lepas penyuluh pertanian.
Terkait dengan pelibatan personel TNI sebagai tenaga penyuluh pertanian, Mentan menegaskan peran TNI terbatas sebagai tenaga pendukung dan mendinamisasikan petani. ''Jadi, mereka tidak mengambil alih tugas penyuluh pertanian. Dukungan TNI sangat bisa dirasakan petani, baik untuk pembangunan irigasi maupun membasmi hama,'' katanya.
