REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Hingga kini, masih ada upaya untuk mendikotomi Islam dan Ke-Indonesiaan. Dikotomi tersebut masih dilakukan dan dirasakan di masyarakat.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nut Wahid mengungkapkan hak itu saat Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Aula Pusdai Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/7). Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dikemas dalam bentuk halal bi halal.

"Saya menolak adanya pendikotomian itu. Dikotomi itu mungkin karena phobia terhadap Islam dan umat Islam. Seolah-olah umat Islam anti Pancasila, anti-NKRI," katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Sebaliknya, dengan adanya dikotomi itu, ada kalangan Islam merasa seolah-olah (umat) Islam terpisah dari ke-Indonesiaan. Kemudian muncuk istilah thogut, kafir, seolah-olah Indonesia terpisah dari Islam. Kemudian mereka berpikir tentang (ideologi) negara yang lain.

Wakil Ketua MPR juga menegaskan, bahwa ke-Indonesiaan adalah juga ke-Islaman. Ini bisa dilihat dari bukti keterlibatan umat Islam dalam perjalanan sejarah Indonesia. "Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran, jihad, pemimpin Islam dan umat Islam," ujarnya.

Hidayat menyebut, peran tokoh Islam seperti Bung Karno, KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakar, Agus Salim, Moh Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan lainnya. "Mereka menyepakati tentang ke-Indonesiaan kita. Inilah yang perlu disampaikan kepada generasi muda. Karena generasi muda seringkali tidak paham," ujar Hidayat.

Dengan pemahaman ini, lanjut dia, ke depan agar tidak ada lagi pemikiran mendikotomikan ke-Indonesiaan dan ke-Islaman. Hidayat berharap jangan ada upaya mengadu-domba antara umat Islam dan negara. Negara juga jangan mau diprovokasi untuk memusuhi umat Islam, dan sebaliknya umat Islam jangan memusuhi negara.

"Adu domba itu hanya menguntungkan mereka yang anti negara, yaitu kelompok atheis, liberalis, separatis, komunis. Sosialisasi ini menghadirkan bahwa antara ke-Indonesiaan dan ke-Islaman sesungguhnya menyatu," ujarnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR juga ditujukan kepada penyelenggara negara, TNI, Polri. Jadi bukan hanua rakyatnya saja yang diminta melaksanakan Pancasila, pemerintahnya juga harus melaksanakan Pancasila.

Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dihadiri Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, KetuaTim Penggerak PKK Jabar Hj Netty Prasetiani Aher, anggota DPR Mardani Ali Sera.