REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari ini (10/3) DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengunjungi pimpinan MPR RI di Jakarta. Perwakilan IMM menyampaikan kepada Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, perihal hasil Rakornas IMM yang lalu (20/2) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, rombongan yang dipimpin Sekjen IMM Abdul Rahman ini juga menyampaikan beberapa aspirasi terkait persoalan kebangsaan terkini.

"Perlunya sinergitas seperti ini dengan legislatif atau dalam hal ini MPR sebagai decision maker. Agar aspirasi bisa disampaikan baik," kata Sekjen IMM, Abdul Rahman, Selasa (10/3).

Merujuk pada hasil Rakornas IMM kemarin, lanjut Abdul Rahman, IMM berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan bangsa. 

"Di samping itu, kami menyatakan diri sebagai gerakan dakwah, yakni dakwah kebangsaan. Meluruskan kiblat bangsa," ujar Abdul Rahman.

Abdul Rahman melanjutkan, terkait isu terkini, IMM memandang wacana pemberian anggaran dari APBN untuk parpol sebagai wacana yang tidak logis. Apalagi, lanjutnya, masih banyak rakyat yang susah penghidupannya. Dengan dana Rp 1 triliun dari APBN, pemerintah semestinya mendahulukan rakyat yang sengsara.

"Memang kebijakan pemerintah belakangan ini lebih memihak kepada elite-elite," kata Abdul Rahman.

Selanjutnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya mengapresiasi hasil Rakornas IMM 20 Februari 2015. Menurut Hidayat, pergerakan mahasiswa, seperti antara lain IMM, merupakan jembatan aspirasi rakyat kecil kepada rakyat elite. Hidayat juga menegaskan, wacana yang marak dari pemerintah kini perlu dikawal. 

"Nggak ada babibu, tiba-tiba muncul wacana penghapusan kolom agama di KTP. Nggak ada babibu, larangan berdoa. Nah ini juga, nggak ada babibu muncul wacana biaya parpol dari APBN," ujar Hidayat Nur Wahid.