Rabu 25 Jan 2023 16:57 WIB

PDIP Jabar Minta Moratorium DOB untuk Jabar Dicabut

PDIP Jawa Barat meminta moratorium daerah otonomi baru untuk Jabar dicabut.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Bilal Ramadhan
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ono Surono. PDIP Jawa Barat meminta moratorium daerah otonomi baru untuk Jabar dicabut.
Foto: istimewa
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ono Surono. PDIP Jawa Barat meminta moratorium daerah otonomi baru untuk Jabar dicabut.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menunggu proses daerah otonomi baru (DOB) yang telah diajukan ke pemerintah pusat.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, DPD PDI Perjuangan Jabar mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium daerah otonom baru (DOB) khusus untuk Jawa Barat. Karena, peliknya berbagai  permasalahan yang ada di Jawa Barat. Yakni, mulai dari kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.

Baca Juga

"Sehingga tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Harus ada dorongan, harus ada kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jawa Barat," ujar Ono dalam Dialog Publik "Mengawal CPDOB di Jawa Barat".

Apalagi, kata Ono, kalau dibandingkan dengan provinsi tetangga yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, jumlah kabupaten/kota masih tertinggal.

"Jawa Timur sudah 38 kabupaten kota, Jawa Tengah sudah 34 kabupaten kota. Nah Jawa Barat baru 27 kabupaten kota," katanya.

Ono mengatakan salah satu rumusan tentang bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana mengentaskan kemiskinan dan bagaimana memeratakan pembangunan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konsep pendekatan pelayanan kepada masyatakat, kata Ono, harus ada pembentukan DOB. Sehingga, DPD PDIP Jawa Barat hari ini melakukan dialog publik, untum mendengarkan dari unsur pemerintah, dari Pemprov Jawa Barat.

"Hadir dari akademisi dan juga hadir perwakilan dari delapan wilayah calon DOB," katanya.

Ono mengatakan, melalui dialog publik ini dirumuskan sejumlah langkah ke depan,  khususnya tentang bagaimana meyakinkan pemerintah pusat, presiden, para menteri, DPR RI, DPD RI, bahwa Jawa Barat harus menjadi daerah prioritas terkait DOB.

"Jadi untuk beberapa wilayah yang diusulkan untuk segera dieksekusi menjadi daerah otonom baru," katanya.

Untuk mengawal pergerakan CPDOB, kata dia, dari hasil rekomendasi dialog publik hari ini, pihaknya membentuk Satgasus Percepatan CPDOB di Jawa Barat yang dipimpin oleh Bedi Budiman.

"Satgasus akan membuat resume, yang akan menjadi surat lampiran dan dalam surat DPD yang akan disampaikan ke DPP partai dan ke Ketua DPR RI serta kementerian terkait," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement