Monday, 15 Rajab 1444 / 06 February 2023

Mendagri Minta Pj Gubernur Papua Barat Daya Jaga Stabilitas Politik-Keamanan

Jumat 09 Dec 2022 16:26 WIB

Rep: Febryan. A/ Red: Teguh Firmansyah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan salam saat menghadiri rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). Republika/Prayogi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan salam saat menghadiri rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). Republika/Prayogi.

Foto: Republika/Prayogi
Musa'ad diminta bekerja mempercepat pembangunan di daerah otonomi baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menjaga stabilitas politik dan keamanan di provinsi baru itu. Hal ini disampaikan Tito usai meresmikan provinsi tersebut sekaligus melantik Musa'ad sebagai penjabat gubernur di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/12).

Tito awalnya meminta Musa'ad untuk amanah dalam menjalankan jabatan yang sudah dipercayakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Musa'ad diminta bekerja dengan lurus dan tulus untuk mempercepat pembangunan di daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Salah satu caranya dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Baca Juga

"Tolong jaga betul stabilitas politik dan keamanan yang ada di sana. Rangkul semua pihak, terutama Forkopimda, semua tokoh, baik tokoh formal maupun informal, rekan bupati/walikota, DPRD, termasuk berhubungan baik dengan provinsi induk Papua Barat," kata Tito dalam sambutannya usai melantik Musa'ad.

Tito juga berharap agar Musa'ad bergerak cepat menentukan ASN yang akan menduduki posisi strategis di birokrasi Pemerintahan Papua Barat Daya, mulai dari sekretaris daerah hingga kepala dinas. Di sisi lain, Tito meminta para bupati dan wali kota yang masuk wilayah Papua Barat Daya untuk melanjutkan komitmen dalam membantu Musa'ad menjalankan roda pemerintahan.

Dia pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) membantu proses pengisian ASN untuk Pemerintahan Papua Barat Daya. "Kami mohon dukungan Pak Menpan-RB karena nanti akan banyak berkaitan dengan ASN yang tentunya harus diisi formasi di sana," kata Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan harapannya agar kehadiran provinsi baru ini bisa mempercepat pembangunan di sana, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dan warga lainnya. Dia juga berharap kehadiran provinsi ini bisa memperpendek jalur birokrasi.

"Tidak perlu koordinasi, komunikasi ke Kota Manokwari. Dari Sorong Raya cukup ke Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi baru," ujar Tito. Kota Manokwari merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat Daya mencakup enam wilayah, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo. Ibu kota provinsi berkedudukan di Kota Sorong.

Adapun Musa'ad dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 122/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Dia akan menjabat selama satu tahun ke depan.

Musa'ad merupakan pria kelahiran Fak-Fak pada 22 Juli 1965. Dia adalah birokrat yang berkarir di Pemerintahan Provinsi Papua. Terakhir, doktor ilmu pemerintahan dari Unpad itu menjabat sebagai Asisten Pembangunan dan Kesra Provinsi Papua.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA