REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan langkah validasi mengenai lebih dari 400 ribu warga Tangsel yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal itu dilakukan untuk mengecek kevalidan para warga yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
“Ada 412.108 jiwa, sekarang ini saya sedang memvalidasi lagi, berapa sih warga miskin di Tangsel sebenarnya. Kalau kita hitung jumlah penduduk Tangsel ada 1,4 juta jiwa, kalau DTKS 400 ribu sekian kan sekitar 30 persen warga Tangsel, banyak kan,” kata Kepala Dinas Sosial Tangsel Apendi, Ahad (20/11/2022).
Menurut catatannya, angka tersebut mengalami lonjakan yang cukup tinggi atau lebih dari 60 persen, dibandingkan dengan data DTKS sebelum pandemi Covid-19 sebanyak 135 ribu jiwa. Apendi tidak menampik bahwa tingkat kemiskinan di Tangsel bertambah dengan berkaca pada data tersebut.
“Tapi kan lagi divalidasi. Ternyata pas Covid-19, main dimasuk-masukin saja. Makanya perlu validasi lagi nanti ketahuan, bisa dipilah. Kalau 30 persen atuh nggak maju Tangsel,” ungkapnya.
Dia menyebut akan melakukan pengecekan ke rumah warga Tangsel yang masuk dalam DTKS. Hal itu untuk memastikan kondisi dari masing-masing penerima bantuan sosial untuk menentukan layak atau tidak layak mendapatkan bantuan sosial.
“Itu saya bertahap akan memvalidasi dari masing-masing kelurahan. Kita cek rumah-rumahnya, jangan sampai dia punya motor dan punya lainnya itu (masuk) didata. BLT (bantuan langsung tunai) sekarang masih ngacak, makanya divalidasi lagi,” terangnya.
Apendi melanjutkan, usai melakukan upaya validasi, pihaknya akan menyerahkan update data ke Pemerintah Pusat atau Kementerian Sosial RI. Dia berharap nantinya bantuan-bantuan sosial yang berlandaskan pada DTKS bisa tepat sasaran dengan upaya validasi itu.
“Jadi nanti setelah dilakukan validasi akan ketahuan mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Ada kriterianya, baru kita sampaikan ke Pusat data DTKS-nya,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
