REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta masyarakat untuk tetap tenang meskipun pembobolan data baik milik pemerintah maupun masyarakat terus menerus terjadi. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna merespons rentetan peretasan data yang terjadi akhir-akhir ini.
“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja,” ujarnya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menurut dia, tidak ada satu sistem elektronik yang terganggu hingga saat ini. “Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya. Kalau data-data ini sudah yang seperti yang (disampaikan Menkominfo),” kata dia.
Sayangnya, Hinsa enggan menjelaskan lebih lanjut terkait sistem elektronik yang dimaksud. “Wah itu lebih susah lagi jelasinnya,” kata dia.
Seperti diketahui, Bjorka, hacker yang sebelumnya membobol data registrasi SIM Card, menyampaikan akan membocorkan rangkaian surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dokumen yang dicuri tersebut terdiri dari 679.180 data yang berisi informasi seperti judul surat, nomor surat, pengirim, nama pegawai penerima, dan juga tanggal.
“Transaksi surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia 679k dibocorkan ke deep web oleh aktor jahat Bjorka,” tulis @Darktracer di Twitter.
Merespons kasus-kasus kebocoran data, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas yang dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
“Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” kata Johnny di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.
Johnny menyampaikan, pemerintah juga akan membentuk tim khusus, yakni emergency response team untuk melakukan asesmen dan menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur, seperti BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga BIN.
“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
