REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menyoroti soal fenomena kebocoran data pribadi yang marak terjadi beberapa waktu belakangan ini. Ia pun mendorong perlunya peta jalan untuk keamanan siber, meskipun sampai saat ini belum terlihat hasilnya.
"Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut," kata Christina dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/9/2022).
Menurutnya, adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Selain itu, politikus Partai Golkar itu menilai pengamanan dan pelindungan data bukan hanya menjadi perhatian DPR.
Ia mengatakan, hal itu juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang menghimpun data masyarakat, termasuk pihak swasta. “Jangan sampai terjadi seperti sekarang saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok," ucapnya.
Ia menilai berulangnya peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi. Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik.
"Isu keamanan siber dan tentunya keamanan data yang belakangan ramai dibicarakan masyarakat memberikan optimisme pada kita betapa masyarakat mulai paham akan penting dan berharganya data pribadi, yang mana harus dijamin pelindungannya," tuturnya.
"Ini pertanda baik bangsa Indonesia terus beranjak naik kelas yang sejatinya juga harus diikuti dengan kerja keras pemerintah memastikan seluruh perangkatnya memiliki kesadaran yang sama dengan masyarakat kita," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
