REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, saran dari jaksa agung menunjukkan keputusan mantan PM Australia, Scott Morrison rangkap jabatan di beberapa kementerian selama pandemi Covid-19 secara fundamental merusak pemerintah, Selasa (23/8/2022). Meskipun Albanese mengaku tindakan yang dilakukan pendahulunya itu sah secara hukum.

Dalam nasihat tertulis dari Jaksa Agung Australia Stephen Donaghue, penunjukan Morrison dalam beberapa kementerian tidak dipublikasikan. Dia mengatakan, itu tidak konsisten dengan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab yang ditentukan oleh Konstitusi.

"Itu karena Parlemen dan publik tidak mungkin meminta pertanggungjawaban Menteri atas administrasi departemen tertentu jika identitas Menteri yang ditunjuk untuk mengelola departemen itu tidak dipublikasikan," kata Donaghue.

Menurut Albanese, nasihat dari petugas hukum tertinggi kedua negara itu adalah kritik yang sangat jelas terhadap implikasi bagi demokrasi parlementer Australia. Dia mengatakan, kabinetnya telah setuju akan ada kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai masalah itu.

Penyelidikan itu dinilai diperlukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana asumsi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dan perlunya reformasi.

"Scott Morrison berutang permintaan maaf kepada orang-orang Australia karena merusak sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang kami miliki, sesuatu yang tidak dapat diterima begitu saja," kata Albanese.

Morrison diam-diam dilantik menjadi pejabat tertinggi di beberapa kementerian tanpa memberitahu parlemen atau kabinet. Sosok yang mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Liberal setelah kalah dalam pemilihan umum pada Mei ini pun menghadapi rentetan kritik dari pemerintah Partai Buruh dan partainya sendiri setelah peristiwa itu terungkap.

Sebanyak tiga menteri tidak menyadari Morrison berbagi kekuasaan atas kementerian dalam negeri, perbendaharaan, dan keuangan sampai informasi itu muncul pada pekan lalu. Morrison mengatakan, hanya mengintervensi satu kementerian yaitu sumber daya, untuk memblokir proyek gas lepas pantai. Keputusan tersebut sekarang sedang diajukan ke pengadilan oleh perusahaan sumber daya.

Saran jaksa agung yang disampaikan kepada Albanese menyatakan, penunjukan Morrison ke kementerian sumber daya adalah sah secara hukum. Gubernur Jenderal dinilai tidak memiliki keleluasaan untuk menolak menerima nasihat Perdana Menteri, yang saat itu Morrison jabat, sehubungan dengan penunjukan semacam itu.

Gubernur Jenderal David Hurley sebagai kepala negara yang sebagian besar bersifat seremonial telah menyetujui penunjukan Morrison ke beberapa kementerian. Tindakan itu dilakukan atas saran Morrison dan tidak ada upacara pengambilan sumpah di depan umum.

Morrison mengatakan pekan lalu, pandemi virus korona adalah waktu yang luar biasa, sehingga dia diam-diam mengambil peran di kementerian karena dia merasa tanggung jawab kepada bangsa adalah tugasnya. Padahal Australia memiliki sistem berbasis kabinet yang bergantung pada sekelompok menteri yang memerintah, bukan sistem presidensial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika