REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada Ahad (21/8/2022), pemerintahnya dapat mempertimbangkan penyelidikan terhadap mantan Perdana Menteri Scott Morrison. Morrison diam-diam dilantik menjabat di beberapa kementerian utama selama pandemi virus Corona.
Albanese mengatakan, pemerintah akan menerima saran dari Jaksa Agung yang merupakan petugas hukum tertinggi kedua di negara itu tentang legalitas tindakan Morrison pada Senin (22/8/2022). Dia mengindikasikan pemerintah juga akan mempertimbangkan penyelidikan dan reformasi untuk memastikan tindakan tersebut tidak terulang.
"Kami akan memeriksa semua masalah itu setelah kami menerima saran dari Jaksa Agung. Saya menjalankan pemerintahan kabinet yang tepat, yang memiliki proses yang tepat, dan kami akan memberikan pertimbangan penuh untuk itu," kata Albanese kepada siaran televisi Sky News.
Morrison yang mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Liberal setelah kalah dalam pemilihan umum pada Mei ini menjabat di lima kementerian utama selama pandemi. Tindakan itu telah menuai kritik dari pemerintah Partai Buruh dan partai Morrison sendiri. Namun mantan perdana menteri itu membela langkah tersebut dengan dasar merasa tanggung jawab negara saat pandemi adalah tugasnya sendiri.
Menurut Albanese, sementara Jaksa Agung akan memberi nasihat tentang masalah hukum, ada juga masalah yang lebih luas yang perlu diselidiki. "Ada pertanyaan terpisah tentang berfungsinya demokrasi kita, tentang konvensi dan apakah ada konvensi yang dibatalkan, dan apakah perlu ada reformasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi," kata perdana menteri itu.
Albanese sebelumnya mengatakan, Morrison telah menyerang sistem pemerintahan Westminster. Dia secara diam-diam menunjuk dirinya ke dalam peran yang mencakup urusan dalam negeri, perbendaharaan, kesehatan, keuangan, dan sumber daya antara 2020-2021.
Sedangkan Morrison mengatakan, tidak mengambil alih kementerian setelah dilantik oleh gubernur jenderal. Dia mengaku tidak ada menteri yang diintervensi kecuali pada satu kesempatan, ketika dia menolak proyek sumber daya.
"Saya mengemudikan kapal di tengah badai," kata Morrison mengingat bagaimana pandemi melanda pada 2020.
Morrison mengatakan, tidak memberi tahu para menteri di kementerian terkait karena hanya akan menggunakan kekuatan dalam keadaan darurat. "Fakta bahwa para menteri tidak mengetahui hal-hal ini sebenarnya adalah bukti kurangnya campur tangan atau intervensi saya dalam setiap kegiatan mereka,” katanya.
Gubernur Jenderal David Hurley yang melantik Morrison ketika itu mengaku bertindak atas saran pemerintah saat itu. Menurut juru bicaranya, pertanyaan seputar kerahasiaan adalah masalah bagi pemerintah Morrison sebelumnya.
"Gubernur Jenderal tidak punya alasan untuk percaya bahwa penunjukan tidak akan dikomunikasikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
