REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto menolak, rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Menurutnya, hal tersebut justru akan membenani masyarakat di tengah masa pemulihan ekonomi nasional saat ini.
"Pemerintah super tega bila menaikkan harga BBM dalam kondisi seperti ini. Dalam masa pemulihan ekonomi nasional seperti sekarang, pemerintah harusnya memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil," ujar Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (20/8/2022).
Presiden Joko Widodo, kata Mulyanto, harus memperhatikan kondisi riil masyarakat. Sebagai pempimpin negara yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat, maka Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini.
Baca juga : Rencana Harga Pertalite Naik, Puan: APBN Prioritaskan Kepentingan Rakyat
"Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikan harga BBM. Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini," ujar Mulyanto.
Kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas. Apalagi saat ini inflasi tahunan sebesar 3,94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.
"Karena itu PKS minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikan harga BBM bersubsidi sekarang, alasan dan waktunya belum tepat. Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19," ujar anggota Komisi VII DPR itu.
Keputusan jadi atau tidaknya kenaikan harga jual BBM jenis Pertalite akan diumumkan Presiden Joko Widodo pada pekan depan. Sinyal kenaikan harga makin menguat dengan dalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tak lagi mampu menopang subsidi.
Baca juga : Luhut: Pemerintah Berencana Kurangi Subsidi BBM
Rencana pengumuman kebijakan Pertalite oleh Presiden pada pekan depan diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Pekan depan, Presiden yang akan umumkan tentang apa dan bagaimana kenaikan harga BBM," ujar Luhut, Jumat (19/8/2022).
Luhut menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia dan konsumsi Pertalite yang kian meningkat membuat tekanan terhadap APBN. Ia mengatakan, jumlah subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp 502 triliun.
Menurut dia, Presiden sudah mengindikasikan bahwa negara tidak mampu mempertahankan terus jumlah subsidi yang sebesar itu. "BBM kita juga harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita. Kita harus siap-siap karena beban subsidi sudah Rp 502 triliun," kata Luhut.
Baca juga : PB PMII Siap Gerakkan Massa Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
