REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menilai desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 realistis dan mitigatif.
"Banggar DPR percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi risiko berbagai tantangan ke depan dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada Nota Keuangan RAPBN 2023," ucap Said dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Menurut dia, setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju SDM unggul, reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respons kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan mulai dari tingginya inflasi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral global, banyak negara terjerumus utang, perang Rusia dan Ukraina, hingga pandemi Covid-19 dan cacar monyet.
Banggar DPR, lanjutnya, akan menjadikan kedua hal itu menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023 sehingga desain APBN 2023 mencerminkan beberapa program strategis. Aantara lain pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat.
Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Direktorat Jenderal Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu. Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan, Indonesia memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menghadapi ketidakpastian ke depan.
"Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dukungan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak," tegasnya.
Ia menegaskan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui berbagai program hilirisasi harus terus ditingkatkan oleh pemerintah, serta pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik. Selain itu berbagai belanja strategis harus bisa dikelola antara lain program subsidi pangan yang harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau, reformasi subsidi energi, memperkuat perlindungan sosial, melanjutkan program strategis, reformasi struktural belanja daerah, hingga mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 secara efisien.
Said menuturkan program strategis lainnya yang harus dicerminkan dalam desain APBN 2023 yakni disiplin mengelola defisit APBN 2023 dalam rentang 2,61 persen sampai 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menjaga tingkat utang pada tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB.
Bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter, kata dia, harus saling menopang guna mengendalikan inflasi, nilai tukar rupiah, serta pengenaan dan pengurangan berbagai insentif pada sektor riil. Keseimbangan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter kolaboratif dalam merespons gejolak eksternal.
