Saturday, 5 Rabiul Awwal 1444 / 01 October 2022

PAN Usulkan Subsidi BBM Diberikan Langsung ke Rakyat

Senin 15 Aug 2022 23:23 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Foto: Istimewa
Subsidi diberikan dengan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN)Zulkifli Hasan mengusulkan agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) langsung diberikan kepada masyarakat sebagai solusi meningkatnya subsidi energi tahun 2022 yang mencapai Rp500 triliun.

Zulkifli mengatakan, dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tidak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meningkat. "Hal itu berakibat subsidi energi tahun 2022 meningkat sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30 persen dari pendapatan APBN kita," kata Zulkifli dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin.

Baca Juga

Zulkifli mengatakan, subsidi harus diberikan kepada rakyat dengan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Menurut dia, PAN menawarkan dua solusi, yaitu pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung. "Kedua, mempercepat transformasi energi bersih. Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin," ujarnya.

Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan, sementara listrik membutuhkan hingga 900 watt.

Menurut Menteri Perdagangan itu, dengan subsidi BBM dan LPG, warga tidak mampu sebesar Rp500 ribu rupiah per orang per bulan, namun pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. "Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun. Pada saat yang sama, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih," katanya lagi.

Menurut dia, cara lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah, pertama, percepatan pemakaian kendaraan listrik; kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga.

Dia menjelaskan lagi, ketiga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik; dan keempat, memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.

"Transformasi Energi Bersih ini akan menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri, sehingga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. Artinya kesejahteraan meningkat," katanya pula.

Zulkifli mengusulkan subsidi langsung tersebut, karena energi adalah kebutuhan pokok manusia, termasuk manusia Indonesia sehingga tidak bisa dihindari.

Namun, dia menyadari, saat ini terjadi kesenjangan antara konsumsi dan kemampuan nasional menyiapkan ketersediaan energi. "Kebutuhan BBM kita per hari 1,6 juta barel, sementara produksi hanya 0,6 juta barel. Artinya kita impor minyak mentah dan BBM per hari 1 juta barel,? ujarnya.

Selain itu, menurut dia, kebutuhan LPG per tahun mencapai sekitar 8 juta ton, dan hanya dipenuhi oleh produksi domestik kurang dari 1 juta ton, sehingga sekitar 7 juta ton harus impor. Padahal, menurut dia, semua impor energi, terutama minyak dan LPG, sangat menguras devisa.

Zulkifli tidak menampik kondisi pascapandemi COVID-19 yaitu ekonomi masih berada dalam status pemulihan dan daya beli masyarakat juga masih rendah, sehingga subsidi harus ditanggung negara.

Namun, dia menilai, secara jangka panjang masalah tersebut ini harus bisa diatasi, sehingga subsidi harus tepat sasaran yaitu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA