REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) wilayah III, sukses menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD). Kegiatan ini berlangsung secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, bertempat di BSI Convention Center (BSI Convex), Jalan Kaliabang No 8, Perwira, Bekasi Utara, Jawa Barat pada Selasa (12/7) silam.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Bela Negara dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan RI yang telah dilaksanakan pada Kamis (23/6/2022) silam, di Badiklat (Badan Pendidikan dan Pelatihan) Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.
Selain itu, kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta dari perwakilan perguruan tinggi ini menghadirkan dua narasumber yaitu Dr Ir Mochamad Wahyudi, M.Kom, M.M, M.Pd, IPU selaku Rektor Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) dan Prof Dr Paulina Pannen, M.Ls selaku perwakilan dari Indonesia Cyber Education Institute.
Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr Ir Paristiyanti Nurwardani, M.P memberi sambutan saat membuka acara yang menyampaikan bahwa, adanya kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang positif serta dapat mengimplementasikan program kerja secara optimal.
“Kepada pimpinan perguruan tinggi saya sampaikan, semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat positif, dan lewat kegiatan ini pula program-program yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan secara optimal,” harapnya.
Sementara itu, Wahyudi selaku narasumber menyampaikan bahwa, MBKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa, menguasai berbagai keilmuan agar lebih cemerlang dan aktif di dunia kerja.
“Mahasiswa diberikan kesempatan mengambil SKS (Satuan Kredit Semester) di luar program studinya sendiri. Selama tiga semester, mahasiswa dapat mengambil pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi,” jelasnya.
Terkait program Kampus Merdeka, ia menyebutkan, dasar kebijakan MBKM Bela Negara ini terdiri dari persyaratan umum, kompetensi yang harus dicapai, alur program MBKM Bela Negara dan mata kuliah yang dikonversi.
“Pelaksanaan MBKM Bela Negara diimplementasikan dalam bentuk Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) berupa program Pertukaran Pelajar. Proram ini memberi kesempatan bagi mahasiswa, untuk mengikuti pembelajaran di Perguruan Tinggi yang direkomendasikan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti) dan Kementerian Pertahanan,” paparnya.
Universitas BSI sendiri, katanya, telah memfasilitasi program PKBN ini kepada mahasiswanya, melalui program studi Sarjana Ilmu Komunikasi, dimana pembelajaran berlangsung satu semester dalam jangka waktu 4 bulan dengan metode gabungan (hybrid).
“Di program PKBN ini mahasiswa harus memiliki tiga aspek penting. Pertama adalah aspek keterampilan yang terdiri dari conceptual skill, initiative skill, managerial skill, leadership skill, technical skill, technological skill, human skill, decision making skill dan time managerial skill,” ujarnya.
Kemudian yang kedua yakni aspek sikap terdiri dari disiplin, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, percaya diri, santun. Ketiga yakni aspek pengetahuan, yang terdiri dari pemahaman cinta tanah air, pemahaman kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, pemahaman konseptual, pemahaman teknik, pemahaman pengelolaan waktu, pemahaman pembuaan keputusan, pemahaman kepemimpinan dan pemahaman teknologi.
Kembali, ia menegaskan bahwa kegiatan MBKM-PKBN ini dilaksanakan di bawah payung kerja sama Kemendikbudristek dan Kementerian Pertahanan. “Perguruan Tinggi di Indonesia, khususnya Universitas BSI sepenuhnya mendukung program MBKM-PKBN ini dalam bentuk pertukaran pelajar serta tidak dikenakan biaya tambahan oleh perguruan tinggi sebagai mitra,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
