REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Era revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi persaingan dan kompetensi lama yang tidak lagi relevan, menjadi kompetensi baru yang berbasis digital. Menjadi motor penggerak menghadapi persaingan itu, birokrasi pemerintahan perlu menata diri menjadi lebih adaptif dan responsif, agar tetap mampu memberikan pelayanan publik dengan prima.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, DR. Audy Joinaldy membuka Seminar Keuangan Daerah dan Reformasi Birokrasi di Auditorium Gubernuran, Selasa (14/6/22). Seminar dihadiri Kepala OPD dan Badan Pengelola Keuangan dari seluruh Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat.
Wagub menyampaikan, era revolusi industri membawa dampak pada cara kerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Guna mencegah kebocoran anggaran, meminimalisi inefisiensi serta meningkatkan efektifitas belanja pemerintah, maka setiap OPD harus mereformasi pengelolaan keuangannya.
"Konsep money follow function dan money follow program, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, oleh karena itu, pengarusutamaan penganggaran OPD Pemprov sudah kita arahkan, agar setiap pengeluaran anggaran harus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Money follow result," jelas Wagub.
Berbagai perubahan yang muncul, menuntut terjadinya otomatisasi pelayanan publik yang memotong rantai birokrasi demi kinerja pemerintah yang lebih baik. Hal ini tentu membutuhkan birokrasi yang lebih sederhana, sehingga dapat bergerak dengan lincah dan gesit.
"Oleh karena itu, sistem birokrasi kita di Sumatera Barat, perlu mengadopsi penerapan paradigma agile bureaucracy ini agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berbiaya murah serta sangat memihak kepada masyarakat luas," Wagub melanjutkan.
Menanggapi tuntutan itu pula, kata Wagub, Pemprov Sumbar berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara optimal. Karena dengan penerapan SPBE, Pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Prof. Syamsul Maarif, guru besar manajemen perubahan dan inovasi IPB yang hadir sebagai pembicara seminar tersebut berpandangan, mewujudkan kinerja keuangan dan reformasi birokrasi di daerah harus dimulai dari penerapan sistem merit secara baik dalam manajemen SDM pemerintahan.
"Kinerja keuangan pemerintah itu adalah sebagai akibat dari SDM yang baik, sistem birokrasi yang bagus, menghadirkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dengan itu lah maka kinerja keuangan dapat dinilai bagus," kata mantan Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan itu.
Berkaitan dengan kinerja keuangan Daerah Sumatera Barat itu pula, Prof. Noer Azam Achsani, Ketua Indonesia Economist Association (ISEI) Bogor Raya dari Sekolah Bisnis IPB mengatakan, di sektor ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir, Sumbar memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan. Meski secara kontribusi terhadap perekonomian nasional masih di bawah rata-rata, namun ekonomi Sumatera Barat tumbuh melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan analisis perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, Noer Azam menyarankan agar Pemprov Sumbar menitikberatkan pengembangan ekonomi pada dua sektor, yaitu pariwisata dan pertanian.
"Sektor pariwisata di Sumbar memiliki pertumbuhan sebesar 13 persen tertinggi sepanjang triwulan pertama tahun ini, sementara sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian Sumatera Barat dengan kontribusi sebesar 25.8 persen pada tahun 2021 lalu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
