REPUBLIKA.CO.ID,BEIJING -- Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet mendesak Cina untuk meninjau kebijakan kontra-terorisme untuk memastikan mematuhi standar HAM internasional, Sabtu (28/5). Dia melakukan kunjungan ke Cina pada awal pekan ini dan menjadi yang pertama bagi badan PBB itu dalam 17 tahun.
"Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontra-terorisme dan deradikalisasi di bawah penerapan yang luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak Uighur dan minoritas Muslim lainnya," kata Bachelet.
Menurut Bachelet, perjalanan enam harinya berakhir pada Sabtu dan mengunjungi berbagai wilayah, termasuk ke barat Xinjiang. Dia menegaskan, perjalanan itu bukanlah penyelidikan terhadap kebijakan HAM Beijing tetapi kesempatan untuk terlibat dengan pemerintah.
Bachelet mengatakan telah menyampaikan kepada pemerintah Cina tentang kurangnya pengawasan yudisial yang independen atas pengoperasian pusat-pusat pelatihan kejuruan di Xinjiang dan tuduhan penggunaan kekerasan, perlakuan buruk, dan pembatasan ketat pada praktik keagamaan. Selama temu media, Bachelet juga menggambarkan kekhawatiran atas penahanan aktivis, pengacara, dan jurnalis di Hong Kong.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM tahun lalu mengatakan, percaya orang-orang Uighur di Xinjiang telah ditahan secara tidak sah, dianiaya, dan dipaksa bekerja. Cina membantah semua tuduhan pelecehan di Xinjiang.
Akses Bachelet dibatasi karena Cina mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam lingkaran tertutup. Tindakan ini mengisolasi orang-orang lain dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk media asing.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan tetap khawatir tentang perjalanan Bachelet ke Cina. "Kami prihatin dengan kondisi yang diberlakukan otoritas Beijing pada kunjungan itu tidak memungkinkan penilaian yang lengkap dan independen terhadap lingkungan hak asasi manusia di RRC, termasuk di Xinjiang, di mana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sedang berlangsung," kata Blinken merujuk pada nama resmi Republik Rakyat Cina.
Blinken menyatakan, Washington lebih terganggu oleh laporan bahwa penduduk Xinjiang ditekan untuk tidak mengeluh tentang kondisi di daerah tersebut. "Komisaris Tinggi seharusnya diizinkan mengadakan pertemuan rahasia dengan anggota keluarga Uighur dan komunitas diaspora etnis minoritas lainnya di Xinjiang yang tidak berada di fasilitas penahanan tetapi dilarang bepergian ke luar wilayah tersebut," katanya.
Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat khawatir bahwa Cina akan menggunakan perjalanan Bachelet sebagai dukungan atas catatan HAM negara tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan sehari setelah keberangkatan Bachelet, bahwa kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu.
Sumber: https://www.reuters.com/world/china/un-rights-chief-says-she-urged-china-review-counter-terrorism-policies-2022-05-28/
Ikuti Whatsapp Channel Republika
