Sunday, 27 Zulqaidah 1443 / 26 June 2022

Pemerintah Cairkan BLT minyak Goreng di Babel Rp 10,22 Miliar

Ahad 29 May 2022 06:10 WIB

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi

Petugas memotret warga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (ilustrasi). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan hingga 30 April 2022, pemerintah telah mencairkan bantuan tunai langsung (BLT) minyak goreng sebesar Rp 10,22 miliar kepada 34.065 keluarga penerima manfaat.

Petugas memotret warga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (ilustrasi). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan hingga 30 April 2022, pemerintah telah mencairkan bantuan tunai langsung (BLT) minyak goreng sebesar Rp 10,22 miliar kepada 34.065 keluarga penerima manfaat.

Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto
BLT minyak goreng ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan hingga 30 April 2022, pemerintah telah mencairkan bantuan tunai langsung (BLT) minyak goreng sebesar Rp 10,22 miliar kepada 34.065 keluarga penerima manfaat.

"Kita berharap BLT minyak goreng ini, dapat meringankan beban ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel Edih Mulyadi di Pangkalpinang, Sabtu (28/5/2022).

Baca Juga

Ia mencatat realisasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk program perlindungan sosial hingga April 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp 143,52 miliar. Dengan rincian, program keluarga harapan (PKH) Rp 29,07 miliar kepada 40.803 keluarga penerima manfaat (KPM).

Selanjutnya, sembako Rp 53,15 miliar diberikan kepada 34.065 KPM, BLT desa Rp 51,08 miliar kepada 31.102 KPM dan BLT minyak goreng Rp 10,22 miliar kepada 34.065 KPM. "Program ini sebagai bentuk dukungan pemerintah di bidang fiskal ke pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dampak pandemi Covid-19 ini," ujarnya.

Menurut dia, program PEN yang berupa kebijakan dan insentif dalam berbagai sektor juga harus segera dilaksanakan untuk menjaga agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik. "Peran dana APBN menjadi sangat strategis dalam peningkatan daya tahan ekonomi masyarakat Bangka Belitung, khususnya di masa pandemi ini," kata Edih.

Ia menambahkan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat di bidang fiskal, terdapat empat unsur eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai representasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara. "Keempat unsur tersebut menaungi bidang pendapatan, belanja, dan aset negara," kata dia.

 

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA