Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Turun Dinilai Hal Biasa

Senin 16 May 2022 17:21 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari

 Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta memperhatikan hasil survei yang menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta memperhatikan hasil survei yang menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun.

Foto: ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pemerintah diminta memperhatikan hasil survei yang sebut tingkat kepuasan menurun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepuasan Publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan. Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, temuan survei tersebut hal yang biasa.

"Menurut saya kalau dilihat dari survei-survei kan itu hal yang biasa saja ya. Ada fluktuasi terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan fluktuasi itu tentu dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang," katanya, Senin (16/5/2022).

Baca Juga

Menurut Saan salah satu isu yang mempengaruhi turunnya kepuasaan publik terhadap pemerintah adalah isu mengenai wacana penundaan pemilu. Namun demikian secara umum Saan mengkelaim kepuasan pemerintah masih bagus.

"Overall kepuasaan pemerintah kan masih bagus tapi yang namanya fluktuasi itu kan biasa saja. Kadang naik kadang turun," ucapnya.

Namun demikian wakil ketua komisi II DPR itu menilai pemerintah perlu memperhatikan hasil survei tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menaikan kinerja pemerintah di sisa waktu yang ada.

Politikus PDIP Hendrawan Soepratikno mengatakan hasil survei tersebut bukan hal luar biasa. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (inflasi), dan persepsi Pemerintah tidak memiliki kebijakan yang efektif untuk mengatasinya, membuat ada ketidakpastian ke depan.

Anggota Komisi XI DPR itu memberikan sejumlah catatan antara lain koordinasi kebijakan fiskal, moneter, tata niaga (ekspor, impor dan distribusi) harus ditingkatkan. Kemudian Kebijakan lintas kementerian/lembaga juga harus disinergikan.

"Pemerintah harus satu bahasa. Jangan berbeda-beda tergantung menterinya dari parpol mana. Ini membuat masyarakat bingung," ungkapnya.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA