REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri seiring turunnya level PPKM. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan, PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya lancar.
"Tidak semua guru dan terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal," kata Abraham, dikutip dari siaran pers KSP, Rabu (16/3/2022).
Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus Covid-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan testing dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF). Hal ini, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah itu aman atau tidak.
Sejauh ini, ujar dia, pelaksanaan testing ACF di sekolah pun mengalami penurunan. "Ini menjadi PR bagi pemerintah," ujarnya.
Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah, yakni dengan melakukan testing 10 persen dari populasi. Jika positivity rate dibawah satu persen, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity rate 1-5 persen, maka satu kelas harus diisolasi.
"Jika perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas lima persen, isolasi selama dua pekan," tambahnya.
Abraham juga menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah agar siswa semakin terlindungi dari Covid-19 dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka. Ia pun memastikan situasi pandemi di Indonesia saat ini semakin terkendali.
Hal itu ditunjukkan dengan menurunnya level PPKM dan angka reproduksi dari 1,09 menjadi 1,07. Meski demikian, pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan Covid-19, terutama soal relaksasi.
"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang lebih dulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
