RAN PASTI di Jateng Pastikan Kesanggupan Daerah Perangi Stunting

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Jawa Tengah akan menjadi kawasan “penentu” dan berkontribusi besar di 2024 jika penurunan angka stuntingnya bisa melandai dari tahun ke tahun. Jika di 2022 ini Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, maka dengan komitmen semua kepala daerah dipastikan angka stunting bisa ditekan dengan optimal.

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14 persen di 2024 bukanlah harapan kosong belaka. Komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting yang diamanahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemerintah daerah termasuk dari Jawa Tengah.

Baca Juga

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jawa Tengah masih “mempunyai” 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Di antaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal, dan Pemalang.

Sebanyak 15 kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Daerah-daerah ini di antaranya ; Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga, dan Kabupaten Semarang.

Sementara Grobogan menjadi “satu-satunya” kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus biru yakni memiliki dibawah prevalensi 10 persen. Tepatnya di angka 9,6 persen.

Jika diranking berdasar prevalensi terbesar, lima kabupaten “terbesar” angka stuntingnya berturut-turut yaitu Wonosobo, Kabupaten Tegal, Brebes, Demak, dan Jepara. Sementara lima kabupaten yang memiliki prevalensi stunting terendah dimulai dari Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Purworejo.

Agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah “ditagih” komitmennya di tahun 2024 agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus “merah”. Status merah diberikan untuk daerah yang memiliki prevalensi di atas angka 30 persen.