Saturday, 9 Jumadil Awwal 1444 / 03 December 2022

KPK Periksa Ketua DPRD DKI Jakarta Soal Formula E

Selasa 08 Feb 2022 13:51 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha, Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Agus raharjo

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021). KPK memeriksa Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021). KPK memeriksa Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Foto: ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Prasetyo mendatangi KPK membawa dokumen-dokumen terkait Formula E.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah memeriksaKetua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (8/2/2022). Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap politikus PDIP tersebut dilakukan terkait penyelenggaraan Formula E.

"Terkait permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim penyelidik KPK," kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Baca Juga

Prasetyo Edi Marsudi, mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan Selasa (8/2/2022). Menurut dia, kedatangan tersebut dibarengi dengan pemberian keterangan kepada KPK terkait kasus penyelenggaraan Formula E.

“Semua saya serahkan kepada penyidik KPK. Saya harap dokumen itu membantu KPK selama proses penyelidikan,” kata Prasetyo dalam akun resmi Instagram-nya, dikutip, Selasa (8/2/2022).

Dia menambahkan, dokumen-dokumen yang dibawa itu mencakup KUA PPAS, RAPBD, hingga APBD DKI. Tak sampai di sana, kedatangan tersebut, kata dia, juga akan disampaikan terkait berbagai proses penganggaran ajang balap mobil listrik internasional tersebut, termasuk bagaimana pembayaran commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang dilakukan sebelum Perda APBD disahkan.

“Juga soal usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran,” jelas politikus PDIP tersebut.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA