REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menerapkan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) terhadap capaian vaksinasi di daerah. Tito mengatakan, Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2021 akan mengevaluasi daerah yang tidak bisa mencapai target 70 persen vaksinasi dosis pertama.
"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah," ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (17/12).
Sebaliknya, lanjut Tito, akan ada penghargaan bagi daerah yang telah memenuhi target vaksinasi dosis pertama."Akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum," kata Tito yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat hari ini.
Tito mengaku telah ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mendorong seluruh pemerintah daerah mempercepat vaksinasi. Karena itu, ia akan mengunjungi daerah yang capaiannya vaksinasinya masih rendah, termasuk Sumatera Barat hari ini.
"Karena itu, melihat Sumatera Barat (Sumbar) angka capaian vaksinnya masih di bawah 70 persen, maka saya inisiatif untuk ke sini. Saya sudah melapor ke Presiden, dan beliau minta untuk ditingkatkan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga membuka dialog dengan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui, hambatan apa saja yang dihadapi daerah dalam melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.
Wakil Bupati Agam Irwan Fikri yang hadir dalam Rakor itu mengakui, selain banyaknya penduduk dan luasnya daerah, kekurangan vaksinator turut menjadi penghambat percepatan vaksinasi.
Kemudian, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur juga melaporkan berbagai kendala yang masih dihadapi. Dia menjelaskan, masyarakatnya masih banyak yang tidak percaya adanya Covid-19. Ia mengaku, setiap hari pihaknya selalu menggeber program vaksinasi bersama TNI-Polri.
"Angkanya masih 49,2 persen. Dosis vaksin tidak kekurangan. Kami juga sudah menerbitkan Surat Edaran untuk mempercepat vaksinasi. Namun, ketika kami datangi warga, ada yang sedang melaut atau berkebun, karena itu menjadi salah satu hambatan kami," katanya.
Di lain sisi, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi turut mengakui kondisi vaksinasi di daerahnya masih berada di angka 56 persen. Namun, pihaknya meyakini akan mencapai target 70 persen di akhir tahun.
"Sudah ada program Vaksin Tuntas. Seluruh OPD, ASN semua punya target dalam memenuhi capaian vaksin 70 persen dosis pertama," ujar Hamsuardi.
Hal itu pun ditanggapi Mendagri dengan membeberkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan daerah. Misalnya solusi terkait masalah kekurangan vaksinator. Selama terjadi penurunan kasus Covid-19, Wisma Atlet di Jakarta sudah lowong, sehingga para tenaga kesehatan yang ada bisa dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan vaksinator.
Selain itu, terkait masih adanya masyarakat yang belum bersedia mengikuti vaksinasi, Mendagri menyampaikan, kepala daerah harus melakukan pendekatan sosiologis. Pengalaman selama Pilkada, terutama dalam mencari dukungan, bisa digunakan untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
