Wednesday, 24 Syawwal 1443 / 25 May 2022

Kanada Ikut Memboikot Olimpiade Beijing

Kamis 09 Dec 2021 07:44 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Keputusan boikot Olimpiade Beijing bisa semakin menambah ketegangan Kanada-China. Ilustrasi.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Keputusan boikot Olimpiade Beijing bisa semakin menambah ketegangan Kanada-China. Ilustrasi.

Foto: AP/Domenico Stinellis
Keputusan boikot Olimpiade Beijing bisa semakin menambah ketegangan Kanada-China

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kanada bergabung dengan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) dalam boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada Rabu (8/12). China menyebut boikot itu sikap politik dan kampanye kotor.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan China akan menyadari kekhawatiran lama Barat tentang hak asasi manusia (HAM) di negara itu. "(Jadi) seharusnya tidak mengejutkan bahwa kami memutuskan untuk tidak mengirim perwakilan diplomatik," katanya.

Baca Juga

Untuk Komite Olimpiade Kanada (COC), boikot diplomatik mengakui perbedaan antara partisipasi pemerintah dan atlet sambil menyediakan platform untuk menyoroti masalah China. "Komite Olimpiade Kanada dan Komite Paralimpiade Kanada tetap prihatin dengan masalah di China tetapi memahami bahwa Olimpiade akan menciptakan platform penting untuk menarik perhatian mereka," kata COC dalam sebuah pernyataan.

Keputusan Trudeau tampaknya akan menambah ketegangan pada hubungan yang sudah tegang antara kedua negara. Sebelumnya Kanada melakukan Penahanan Chief Financial Officer Huawei Technologies Co. Ltd. Meng Wanzhou berdasarkan surat perintah AS.

Meng telah berada di bawah tahanan rumah di Vancouver. Dia telah berjuang atas ekstradisi ke AS selama hampir tiga tahun atas tuduhan penipuan bank. Dia dibebaskan dan kembali ke China pada September.

Sebanyak dua warga Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spavor, ditangkap oleh China tak lama setelah penahanan Meng pada 2018. Mereka pun akhirnya dibebaskan pada September.

AS adalah yang pertama mengumumkan boikot terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada pada Februari 2022. Pejabat pemerintahnya tidak akan menghadiri Olimpiade Beijing karena kekejaman HAM yang dilakukan Beijing.

China mengatakan AS akan membayar harga untuk keputusannya dan memperingatkan tindakan balasan tetapi tidak memberikan rincian. Komite Olimpiade Internasional (IOC) berusaha untuk mengecilkan boikot diplomatik yang berkembang.

Presiden IOC Thomas Bach mengatakan Komite selalu memperhatikan partisipasi para atlet di Olimpiade. "Kami menyambut baik dukungan untuk tim Olimpiade mereka yang telah ditekankan oleh semua pemerintah ini," katanya dalam konferensi pers video.

"Ini memberikan kepastian kepada para atlet dan ini tentang IOC," imbuhnya.

Sebelum Kanada, Australia dan Inggris pun menetapkan sikap yang sama dalam acara olahraga itu. "Akan ada boikot diplomatik yang efektif terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing, tidak ada menteri yang diharapkan hadir dan tidak ada pejabat," ujar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

"Saya tidak berpikir boikot olahraga masuk akal dan itu tetap menjadi kebijakan pemerintah," katanya menunjukkan bahwa atlet Inggris masih akan bersaing.

Sebagai balasan, China mengatakan tidak mengundang pejabat Inggris. "Pemerintah China belum mengundang menteri atau pejabat pemerintah dari Inggris untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing," kata juru bicara Kedutaan Besar China di London.

"Mempermasalahkan kehadiran pejabat pemerintah di Olimpiade Musim Dingin Beijing pada dasarnya adalah kampanye pencemaran nama baik politik," ujar Kedutaan Besar China.

Sedangkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan keputusannya datang karena perjuangan untuk membuka kembali saluran diplomatik dengan China. Dia ingin Canberra membahas dugaan pelanggaran HAM di wilayah barat Xinjiang dan langkah Beijing melawan impor negara itu.

Mengumumkan rencana tersebut, Morrison mengatakan Beijing belum menanggapi beberapa masalah yang diangkat oleh Canberra, termasuk tuduhan pelanggaran HAM. China telah membantah melakukan kesalahan di Xinjiang dan mengatakan tuduhan itu dibuat-buat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa politisi Australia terlibat dalam posisi politik. "Apakah mereka datang atau tidak, tidak ada yang peduli," tambahnya.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA