Saturday, 27 Syawwal 1443 / 28 May 2022

Prancis Evakuasi 300 Orang Lebih dari Afghanistan

Sabtu 04 Dec 2021 10:47 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nashih Nashrullah

Evakuasi warga Prancis dan sejumlah negara berlangsung dari Afghanistan. Ilustrasi Pesawat-pesawat diparkir di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan.

Evakuasi warga Prancis dan sejumlah negara berlangsung dari Afghanistan. Ilustrasi Pesawat-pesawat diparkir di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan.

Foto: AP/Wali Sabawoon
Evakuasi warga Prancis dan sejumlah negara berlangsung dari Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS— Pemerintah Prancis mengevakuasi lebih dari 300 orang, yang terdiri atas 258 warga Afghanistan, 11 warga Prancis, sekitar 60 warga Belanda dan sejumlah warga lainnya, dari Afghanistan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Jumat (3/12).

Misi itu dilakukan dengan bantuan Qatar, tulis pernyataan kementerian. Penjemputan itu mencakup warga Afghanistan yang berisiko seperti wartawan dan orang-orang yang terkait dengan Prancis, seperti pegawai sipil yang bekerja untuk militer Prancis.

Baca Juga

Sejak 10 September sebanyak 110 warga Prancis dan 396 warga Afghanistan telah dievakuasi dari negara tersebut melalui 10 penerbangan yang dibantu oleh Qatar, tulisnya.

Prancis dan Qatar menggelar misi kemanusiaan gabungan pada Kamis, dengan mengirim peralatan medis, makanan dan pasokan untuk musim dingin kepada organisasi internasional yang beroperasi di negara tersebut dengan menggunakan pesawat militer Qatar, kata jubir Kemenlu Prancis.

Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) pekan ini menggambarkan sebuah pandangan sosial ekonomi "mengkhawatirkan" bagi Afghanistan selama 13 bulan ke depan.

Afghanistan sedang bergelut dengan penurunan drastis bantuan internasional setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus. UNDP memperkirakan bahwa kemiskinan bakal menjadi hampir lumrah pada pertengahan 2022. 

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan, Uni Eropa tidak akan mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Kendati demikian, perhimpunan Benua Biru akan berupaya membantu negara tersebut menangani krisis ekonomi. 

"Uni Eropa tidak mengakui rezim baru, yang dipaksakan melalui kekerasan. Tapi kita perlu mencegah keruntuhan ekonomi dan sosial yang akan segera dihadapi negara itu. Kita harus berdiri di samping rakyat Afghanistan,” kata von der Leyen dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (27/11), dilaporkan Fars News Agency. 

Selain Uni Eropa, beberapa negara lain seperti Rusia, Jepang, Kanada, Amerika Serikat (AS), dan Prancis, juga tak berencana mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Berbeda dengan mereka, China justru menyerukan komunitas internasional untuk terlibat dengan Taliban. 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA