REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM - Pasukan keamanan Sudan dilaporkan menembakkan gas air mata ke arah pendemo yang memprotes kesepakatan pemerintah dan militer, Kamis (25/11) waktu setempat. Aksi protes terjadi beberapa hari setelah panglima militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan baru dengan Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
Sejak kudeta bulan lalu, puluhan politisi dan aktivis ditangkap. Pengunjuk rasa telah berulang kali turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar sejak yang mengakhiri pemerintahan Omar al-Bashir pada 2019.
Penyelenggara protes menjuluki aksi Kamis sebagai "hari Martir". Penamaan ini untuk memberi penghormatan kepada 42 pengunjuk rasa yang tewas dalam tindakan keras terhadap demonstran anti-kudeta.
Demonstran di Khartoum meneriakkan slogan-slogan seperti "Rakyat menginginkan kejatuhan rezim". Sementara di kota kembar ibu kota Omdurman yang lain meneriakkan "Kekuasaan untuk rakyat, pemerintahan sipil adalah pilihan rakyat".
Pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di Omdurman, serta di negara bagian tengah Kordofan Utara dan di Darfur Utara. Siaran langsung di media sosial juga menunjukkan protes di kota-kota termasuk Port Sudan, Kassala, Wad Madani, dan El Geneina.
Koresponden Aljazirah, Hiba Morgan, melaporkan dari Khartoum bahwa para pengunjuk rasa marah atas apa yang mereka katakan adalah pengkhianatan oleh perdana menteri. Perdana menteri dianggap berkhianat karena menerima bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan dengan militer.
"Sejak pengambilalihan itu, rakyat menuntut agar militer benar-benar minggir dari politik dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil yang utuh, memulihkan posisi Hamdok, membebaskan semua tahanan politik, tetapi juga tidak punya peran dalam urusan sehari-hari. negara," kata Morgan seperti dilansir Aljazirah, Jumat (26/11).
Asosiasi Profesional Sudan, kelompok yang mempelopori pemberontakan yang berpuncak pada penggulingan al-Bashir, juga telah menyerukan unjuk rasa. Mereka juga berjanji untuk melanjutkan protes sampai junta militer yang korup dijatuhkan dan dituntut atas kejahatan mereka.
Kesepakatan yang ditandatangani Hamdok dengan militer pada Ahad lalu membayangkan kabinet teknokratis independen yang akan dipimpin oleh perdana menteri sampai pemilihan baru diadakan. Namun, pemerintah akan tetap berada di bawah pengawasan militer. Hamdok mengatakan dia akan memiliki kekuatan untuk menunjuk menteri.
Langkah militer ini merupakan konsesi terbesar yang dibuat sejak kudeta 25 Oktober lalu, tapi membuat transisi negara menuju demokrasi yang terperosok dalam krisis. Sebelum kudeta, pemerintah transisi Sudan terdiri dari Dewan Berdaulat yakni badan gabungan militer-sipil yang dipimpin oleh al-Burhan dan kabinet sipil yang dipimpin oleh Hamdok.
Gerakan pro-demokrasi Sudan menolak perjanjian tersebut karena tidak memenuhi tuntutan mereka untuk pemerintahan sipil penuh dan menuduh Hamdok membiarkan dirinya menjadi daun ara untuk melanjutkan pemerintahan militer. Militer akan menyerahkan kepemimpinan dewan berdaulat kepada warga sipil dalam beberapa bulan mendatang.
Wakil kepala Dewan Kedaulatan baru yang dipimpin al-Burhan yang dibentuk setelah kudeta, Mohamed Hamdan Dagalo, mengatakan pengambilalihan militer mengikuti diskusi panjang antara partai-partai politik yang gagal membuahkan hasil. "Apa yang terjadi pada 25 Oktober adalah hasil akhir dari proses panjang sejak perubahan dimulai di Sudan. Dalam prosesnya, banyak diskusi yang dilakukan dan banyak inisiatif yang diajukan oleh berbagai pihak," kata Dagalo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
