REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia memperketat aturan campur tangan asing bagi universitas untuk menghentikan transfer rahasia teknologi sensitif. Aturan tersebut ditetapkan sebelum ratusan ribu mahasiswa internasional kembali ke kampus usai pemerintah melonggarkan pembatasan Covid-19.
Pendidikan internasional adalah industri ekspor terbesar keempat di Australia. China merupakan penyumbang mahasiswa terbesar bagi Australia.
"Pedoman campur tangan asing akan melindungi universitas dan mahasiswa dari aktor asing yang bermusuhan dan dinas intelijen, yang diketahui menargetkan penelitian sensitif dan mengintimidasi mahasiswa asing," ujar Menteri Dalam Negeri Karen Andrews.
Australia khawatir keuntungan komersialnya dapat hilang karena transfer teknologi yang tidak diinginkan. Terutama oleh para peneliti yang tidak menyatakan afiliasi dengan militer atau pemerintah di negara-negara yang tidak berperingkat tinggi dalam indeks transparansi atau demokrasi.
Menurut aturan tersebut, universitas akan menentukan staf yang akan diminta untuk menjalani pemeriksaan apakah mereka memiliki hubungan mereka dengan pemerintah atau perusahaan asing. Banyaknya mahasiswa China di sejumlah universitas Australia telah menciptakan lingkungan swasensor. Human Rights Watch mengatakan dosen menghindari kritik terhadap Beijing dan mahasiswa China tidak berani bersuara karena takut dilecehkan.
Pedoman baru tersebut secara langsung tidak menyebutkan nama China tetapi menampilkan studi kasus insiden paralel yang melibatkan China dan pelecehan terhadap pengunjuk rasa Hong Kong di kampus-kampus Australia sejak 2019. Termasuk tekanan pada universitas dari konsulat suatu negara untuk mencabut makalah akademis tentang Covid-19 karena mempermalukan pemerintah asing.
Australia mengesahkan undang-undang campur tangan asing pertamanya pada 2018. Hal ini memicu perselisihan dengan China. Aturan yang lebih ketat muncul setelah hubungan China dan Australia memburuk tahun lalu.
Australia menyerukan penyelidikan independen terhadap asal usul virus corona. China kemudian membalas dengan menetapkan larangan terhadap impor barang-barang dari Australia mulai dari barley, batu bara, hingga wine.
Komisi Eropa juga sedang mengembangkan aturan campur tangan asing untuk universitas di Eropa. Kedutaan China di Canberra menulis surat kepada parlemen Australia terkait pernyataan Senator James Paterson di Parlemen Eropa yang menguraikan bahwa aturan campur tangan asing Australia merupakan tanggapan terhadap ancaman dari China.
“Yang disebut ancaman keamanan dari pengaruh China di Australia adalah informasi palsu," ujar isi surat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
