REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menggelar pertemuan dengan Direktur Islamic Development Bank (IDB) Turki Saleh Jelassi membahas sejumlah agenda. Salah satunya, dukungan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam pertemuan tersebut, Basuki menjelaskan skema Public Private Partnership (PPP) atau KPBU yang telah berjalan dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. "Kami di Indonesia membutuhkan dukungan untuk pembangunan, antara lain melengkapi beberapa ruas utama pada Jalan Tol Trans Sumatra dengan skema KPBU," kata Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/11).
Sementara itu Direktur IDB Turki Saleh Jelassi menyatakan, IDB sangat mendukung semua pelaksanaan proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Saleh menyampaikan, ia akan segera bertugas di Jakarta, Indonesia dalam waktu dekat.
"IDB saat ini berfokus di sektor kesehatan. Khusus di Kementerian PUPR, IDB telah mendukung proyek peningkatan kualitas kawasan kumuh di Ditjen Cipta Karya. Kami akan tindaklanjuti hasil pertemuan siang ini di Jakarta," kata Saleh.
Seusai menyelesaikan agenda pada Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melanjutkan kunjungan kerja ke Turki. Kunjungan kerja ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu dan menyiapkan kerangka kerja sama yang akan diusulkan menjadi salah satu topik pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada awal Februari 2022.
Dalam kunjungan kerjanya, Basuki akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk kerja sama di bidang infrastruktur serta mengunjungi beberapa infrastruktur yang ada di Turki untuk membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antar kedua negara. Basuki juga direncanakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Turki untuk membahas berbagai kemungkinan kerja sama ke depan dalam bidang infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
