REPUBLIKA.CO.ID, Idealisa masyrafina, Rizky Jaramaya
NEW YORK -- Eric Adams, wali kota terpilih untuk New York City, mengatakan dia ingin tiga kali pembayaran gaji pertamanya dalam bitcoin. Mantan kapten polisi itu terpilih minggu ini untuk mengambil alih kota pada akhir masa jabatan wali kota Bill de Blasio pada Januari.
Nilai bitcoin, cryptocurrency atau uang kripto terbesar di dunia, sangat fluktuatif, sejak diciptakan pada tahun 2009.
Adams mengatakan di media sosial bahwa dia ingin menandakan niatnya untuk menjadikan New York sebagai pusat industri cryptocurrency. Komentar Adam tampaknya merupakan upaya untuk bersaing dengan wali kota Miami, Francis Suarez, yang telah mengatakan dalam pesan Twitter-nya sendiri bahwa dia akan menerima gaji pertamanya dalam bitcoin, setelah dia terpilih kembali.
Suarez telah mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Miami sebagai pusat inovasi cryptocurrency. Adams menaikkan taruhannya dengan meminta bayaran tiga bulan dalam cryptocurrency.
"Di New York kami selalu menjadi besar, jadi saya akan mengambil tiga pembayaran pertama saya dalam bitcoin ketika saya menjadi walikota," tulis Adams dalam sebuah posting Twitter, dilansir di BBC, Jumat (5/11).
"NYC akan menjadi pusat industri cryptocurrency dan industri inovatif lainnya yang berkembang pesat! Tunggu saja!" tambahnya.
Adams, seorang Demokrat, terpilih pada hari Selasa (2/11), dan akan menjadi walikota kulit hitam kedua di kota itu.
Pada bulan Agustus, Suarez membantu mendirikan cryptocurrency bernama MiamiCoin yang dijalankan oleh organisasi nirlaba, CityCoins. Ini mengirimkan 30 persen dari nilai mata uang yang dibuat pada komputer seseorang ke kota dan telah mengumpulkan 7 juta dolar AS untuk Miami, menurut Washington Post.
Adams mengatakan kepada radio Bloomberg bahwa dia ingin melakukan hal serupa di New York. Jika Adams, yang menjalankan platform pro-bisnis, ingin menjadikan New York sebagai pusat mata uang kripto, dia mungkin akan menghadapi oposisi.
Cryptocurrency telah banyak dikritik di masa lalu atas dampak lingkungannya. Dan Jaksa Agung New York Letitia James, yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur New York, baru-baru ini meluncurkan tindakan keras terhadap perusahaan cryptocurrency yang tidak terdaftar.
Popularitas bitcoin dan uang kripto lainnya kini semakin meningkat. Sejumlah perusahaan bahkan telah menerima uang kripto sebagai pembayaran. Tesla misalnya, sempat menerima pembayaran menggunakan uang kripto, tetapi ditangguhkan pada Mei 2021. Selain Tesla, Paypal, Visa, Starbucks juga memanfaatkan uang kripto sebagai pembayaran.
Tak hanya perusahaan, sejumlah negara pun mulai membuka diri pada bitcoin dan kawan-kawan. El Salvador menetapkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. El Salvador menjadi negara pertama dalam sejarah yang menggunakan bitcoin dalam transaksi keuangan.
Presiden El Salvador Nayib Bukele pada September mengumumkan bahwa negara itu akan membuat sejara dengan menetapkan bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Bukele mengkonfirmasi bahwa, pemerintah membeli 400 bitcoin, yang nilainya setara dengan sekitar 21 juta dolar AS saat ini.
Dilansir Anadolu Agency, Rabu (8/9), pengumuman Bukele menandakan bahwa mata uang digital menjadi mata uang resmi El Salvador, selain dolar AS. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 150 juta dolar AS, untuk mendukung konversi bitcoin ke dolar AS. Selain itu, pemerintah telah membangun 200 ATM dengan Bitcoin dan dolar AS di seluruh negeri. Warga El Salvador akan dapat mengunduh dompet digital pemerintah yaitu Chivo, untuk menerima 30 dolar AS dalam bentuk bitcoin.
Pemerintah mengatakan, menetapkan bitcoin sebagai alat pembayaran resmi akan menguntungkan mereka yang bekerja dan tinggal di luar negeri. Mereka akan menghemat biaya tambahan yang dikenakan ketika melakukan transaksi remitansi atau mengirimkan uang dari luar negeri. Menurut angka Bank Dunia, transaksi remitansi di El Salvador menyumbang lebih dari 23 persen dari produk domestik bruto.
Akan tetapi, ada juga negara-negara yang telah melarang keras transaksi bitcoin. Bank Sentral China baru-baru ini telah resmi melarang transaksi menggunakan uang kripto.
"Kegiatan bisnis terkait mata uang virtual adalah kegiatan keuangan ilegal," kata People's Bank of China pada 27 September 2021.
Instansi pemerintah China telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran bahwa spekulasi kripto dapat mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan negara itu, salah satu prioritas utama Beijing. People's Bank of China (PBOC) mengatakan mata uang kripto tidak boleh beredar dan bahwa bursa luar negeri dilarang memberikan layanan kepada investor yang berbasis di China. Bank sentral juga melarang lembaga keuangan, perusahaan pembayaran, dan perusahaan internet untuk memfasilitasi perdagangan kripto secara nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
