REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan evaluasi pandemi yang telah terjadi selama dua tahun terakhir. Dalam sejarah, ini krisis akibat pandemi pertama yang dialami Indonesia sejak merdeka.
"Tidak ada buku panduan dalam penanganan Covid-19. Setiap negara melakukan kebijakan berbeda, disesuaikan dengan karakteristik dan sumber daya yang berbeda," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Selasa (26/10).
Di bawah arahan dan kemudi presiden, kata dia, kombinasi rem serta gas dilakukan secara optimal demi mengatasi pandemi di Tanah Air. Indonesia terus belajar dari negara lain sekaligus mendengar dan mengambil tindakan mereka lalu melakukan penyesuaian.
Dalam rapat evaluasi, ujar Airlangga, pemerintah turut membahas vaksinasi dan rencana ke depan terkait realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ia menyebutkan, realisasi anggaran PEN bagi klaster kesehatan menecapai 54,3 persen.
"Bantuan subsidi upah juga diperluas. Tidak hanya diberlakukan untuk mereka yang daerahnya dikenakan PPKM level 4 dan level 3. Diharapkan bisa dilaksanakn dan tidak ada perubahan kriteria penerima," ujar Airlangga.
Terkait top up kartu sembako, sambungnya, tadi sudah dirapatkan secara teknis. Top up itu, lanjutnya, menggunakan dana optimalisasi di Kementerian Sosial (Kemensos).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
