REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Majelis Fatwa Libya mengecam penindasan dan pembunuhan terhadap Muslim di India di tangan pemerintah Hindu. Lembaga tersebut meminta adanya tindakan segera guna melindungi para korban dan meminta pertanggungjawaban para penyerang.
Dalam sebuah pernyataan pada Senin (27/9), Dewan Penelitian Syariah pada Majelis Fatwa Libya menyatakan keheranannya atas sikap diam dan kurangnya tanggapan yang tepat dari masyarakat internasional terhadap situasi di Assam, India tersebut.
"Dewan mengikuti apa yang terjadi di India di tangan pemerintah kriminal Hindu di bawah pandangan apa yang disebut komunitas internasional yang mengangkat slogan-slogan hak asasi manusia, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan slogan-slogan lain, yang mereka gunakan untuk memeras negara lain, tetapi mengabaikan mereka ketika menyangkut Muslim dalam rasialisme tercela dan intoleransi yang penuh kebencian," bunyi pernyataan itu, dilansir di The Libya Observer, Rabu (29/9).
Dewan tersebut juga meminta media menyoroti pelanggaran yang diperparah di India itu. Hal demikian agar mengingatkan umat Islam tentang tugas mereka menggunakan segala cara yang sah untuk membela umat Islam India, termasuk dengan memutuskan hubungan dengan pemerintah India. Pihak berwenang India telah meluncurkan kampanye mengusir ratusan keluarga Muslim dari daerah Dholpur Gorukhuti di distrik Darrang di provinsi timur laut Assam.
Sebuah video yang menjadi viral di media sosial menunjukkan sekelompok pejabat polisi India menuduh seorang pria setempat sebelum menembaknya dan kemudian memukulinya saat dia terbaring di tanah tak sadarkan diri. Seorang fotografer yang ditunjuk oleh pemerintah India untuk meliput upaya penggusuran juga muncul dalam video sambil memukul dan melompati mayat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
