Saturday, 9 Jumadil Awwal 1444 / 03 December 2022

PPKM Harus Diikuti Kesadaran Masyarakat Soal Prokes

Kamis 12 Aug 2021 22:17 WIB

Red: Bayu Hermawan

Pengunjung menunggu pesanan makanan di pusat jajanan serba ada (Food Court) di Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (12/8). Pemerintah Kota Bandung kembali mengizinkan pusat perbelanjaan, restoran dan kafe untuk melayani makan di tempat (dine-in) selama perpanjangan PPKM Level 4 hingga 16 Agustus dengan berbagai syarat diantaranya, membatasi jumlah pengunjung sebanyak 25 persen dari kapasitas, pengunjung dan pegawai sudah disuntik vaksin Covid-19 minimal dosis pertama serta pembatasan waktu hingga pukul 20.00 WIB. Foto: Republika/Abdan Syakura

Pengunjung menunggu pesanan makanan di pusat jajanan serba ada (Food Court) di Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (12/8). Pemerintah Kota Bandung kembali mengizinkan pusat perbelanjaan, restoran dan kafe untuk melayani makan di tempat (dine-in) selama perpanjangan PPKM Level 4 hingga 16 Agustus dengan berbagai syarat diantaranya, membatasi jumlah pengunjung sebanyak 25 persen dari kapasitas, pengunjung dan pegawai sudah disuntik vaksin Covid-19 minimal dosis pertama serta pembatasan waktu hingga pukul 20.00 WIB. Foto: Republika/Abdan Syakura

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Politikus Hanura mengatakan PPKM tak efektif jika masyarakat tak disiplin prokes.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Hanura, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) harus diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, PPKM akan efektif jika disertai kesadaran masyarakat untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Sejauh ini, katanya,PPKM sudah sangat berdampak terhadap pencegahan penularan Covid-19. Karena itu, pemerintah tidak perlu ragu menerapkan PPKM. "Agar kebijakan ini bisa efektif, maka harus disertai kesadaran masyarakat untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apabila tidak ada kesadaran, jangan harap pandemi Covid-19 selesai dalam waktu dekat," kata Inas.

Baca Juga

Inas menilai selama ini kelompok yang menolak PPKM lebih bernuansa politis. Ia menduga kelompok yang menolak hanya ingin mencari panggung politik dan belum tentu benar-benar peduli dengan kondisi bangsa.Inas berharap pemerintah tidak terburu-buru melonggarkan PPKM atau bahkan menghapusnya. Jangan sampai pengorbanan masyarakat menjadi sia-sia, karena mungkin saja kasus Covid-19 kembali naik setelah PPKM dilonggarkan.

Terlebih, menurutnya, banyak kabupaten/kota di Jawa-Bali masih zona merah berdasarkan indikator PPKM. Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto menilai PPKM sudah berjalan baik. Salah satu contohnya, petugas di lapangan, seperti polisi, Satpol PP, dan TNI melaksanakan tugas dengan pendekatan humanis.

Menurut anggota Partai Golkar itu, pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM menjadi salah satu faktor penurunan kasus Covid-19. "Dengan demikian mampu mengurangi potensi kerumunan dan pertemuan. Ditambah faktor masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan," kata Wenny.

Di samping itu, Wenny menyebut antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi cukup meningkat. Hal itu bisa dilihat dengan penurunan angka masyarakat yang terpapar Covid-19. Wenny meminta pemerintah terus fokus menangani krisis kesehatan, sehingga orang untuk mencari nafkah pelan-pelan akan semakin dimudahkan.

"Agar imun tetap bagus dan masyarakat tetap berpenghasilan," kata Wenny.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA