Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

DPR Telah Terima Surpres Terkait RUU KUP

Selasa 22 Jun 2021 14:44 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

Puan Maharani, ketua DPR RI

Puan Maharani, ketua DPR RI

Foto: dok pribadi
DPR telah terima surat presiden terkait RUU KUP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menerima surat presiden (Surpres) terkait rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan ke-5 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Surat tersebut diterima pada 5 Mei 2021.

"R21 tanggal 5 Mei 2021 hal rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan ke-5 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna, Selasa (22/6).

Baca Juga

Pada tanggal yang sama, DPR juga menerima surat presiden dengan nomor R22. Surat tersebut berisikan pengajuan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kemudian, DPR menerima supres terkait uji kepatutan dan kelayakan calon duta besar (dubes) Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Pengajuan disampaikan melalui Supres Nomor R25 pada 4 juni 2021.

DPR juga menerima dua supres terkait pertimbangan dubes dari negara sahabat untuk Indonesia. Pengajuan tercantum dalam R23 pada 19 Mei 2021 dan R26 pada 7 Juni 2021.

Selain dari pemerintah, DPR menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan akuntan negara itu meminta waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan berlaku," ujar Puan.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA