Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Menkop: Realisasi Banpres Produktif Baru 18,08 Persen

Senin 17 May 2021 13:26 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya

Pekerja menyelesaikan pembuatan meja berbahan limbah kayu Jati Belanda di Galeri Kayuki, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (31/3/2021). Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran senilai Rp15,36 triliun untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bansos Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2021 yang akan diberikan kepada 12,58 juta penerima.

Pekerja menyelesaikan pembuatan meja berbahan limbah kayu Jati Belanda di Galeri Kayuki, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (31/3/2021). Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran senilai Rp15,36 triliun untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bansos Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2021 yang akan diberikan kepada 12,58 juta penerima.

Foto: ANTARA/Anis Efizudin
Pemerintah menargetkan program Banpres produktif bisa menembus 26,97 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebutkan, saat ini realisasi Bantuan Presiden (Banpres) Produktif baru mencapai 18,08 persen. Padahal pemerintah menargetkan, realisasi program itu bisa menembus 26,97 persen hingga akhir Mei 2021.

"Ini (realisasinya) jauh dari target. Jadi harus kita percepat," ujar Teten dalam Halal Bihalal secara virtual, Senin (17/5).

Baca Juga

Ia melanjutkan, penyerapan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sudah mencapai 94,24 persen. Menurutnya, penyerapan tersebut penting demi mendongkrak perekonomian masyarakat di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

"Maka sesuai arahan presiden, realisasi belanja pemerintah harus terus didorong. Penyerapan anggaran sangat dibutuhkan demi pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Saat ini, kata dia, daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga sedang turun. Dengan begitu, ekonomi nasional bergantung pada realisasi dan implementasi belanja pemerintah.

Sesuai amanat Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi, sambung Teten, Kemenkop sudah melakukan restrukturisasi organisasi. "Demi memberikan pelayanan ke masyarakat. Spirit ini harus ada," ujar dia.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA