REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengultimatum para penyuluh pertanian agar lebih cermat dalam menyusun elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang digunakan untuk mengajukan pupuk bersubsidi. Ia menegaskan, pupuk subsidi hanya dikhususkan untuk orang miskin, bukan petani atau perkebunan milik orang kaya.
"Perbaiki e-RDKK. Disusun baik-baik, jangan ada yang salah dan pupuk subsidi dimaksudkan hanya untuk orang miskin bukan ke perbukan kaya. Tidak ada lagi pura-pura, tidak boleh korupsi. Ini perintah saya," kata Syahrul dalam Training of Trainers Penyuluh Pertanian secara virtual, Jumat (23/4).
Syahrul kembali menyampaikan soal isu-isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi. Ia menegaskan, pupuk bersubsidi tidak langka namun memang kurang dari kebutuhan. Pasalnya kemampuan anggaran pemerintah menyediakan pupuk subsidi jauh di bawah total jumlah pupuk subsidi yang diajukan petani bersama penyuluh.
"Pupuk itu tidak langka, siapa bilang langka? Pupuk itu kurang karena e-RDKK mengajukan 24 juta ton sedangkan uang yang disiapkan negara hanya untuk 7,8 juta ton," kata Syahrul.
Lebih lanjut, ia menuturkan, Kementan sudah mengajukan permohonan langsung kepada Presiden Joko Widodo agar ada penambahan subsidi. Namun, anggaran yang tersedia hanya mencapai Rp 23 triliun untuk alokasi 7,8 juta ton pupuk subsidi tahun ini.
Belakangan, Kementan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 3,4 triliun sehingga pupuk subsidi bisa ditambah menjadi 9 juta ton tahun ini. Syahrul mengatakan masih terus berupaya agar anggaran Kementan bisa kembali ditambah sehingga penyediaan pupuk bersubsidi bisa bertambah pula.
"Uang itu tidak ada di Kementan. Uangnya tetap di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kita tidak pernah liat itu, dan Kemenkeu juga kuasa pengguna anggaran. Distribusinya, ada di Kementerian BUMN karena yang menyalurkan PT Pupuk Indonesia," katanya.
Ia juga memastikan akan bertindak langsung jika nantinya terdapat agen-agen penyalur pupuk di level paling bawah yang bermain. Syahrul mengatakan, pihaknya tidak segan-segan untuk intervensi langsung agar kerja sama dengan agen yang nakal diputus dan diberikan sanksi.
"Saya janji saya akan tabrak kalau ada hal-hal yang halangi kepentingan rakyat dan bangsa. Saya akan gerakkan polisi kalau perlu tentara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
