Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

PBB Dorong Perusahaan Farmasi Berbagi Lisensi Vaksin Covid

Kamis 06 May 2021 10:17 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih

Vaksinator bersiap menyuntik vaksinasi Covid-19 Pfizer di Arab Saudi. WTO pertimbangkan pengabaian hak paten vaksin Covid-19 guna meningkatkan pasokan. Ilustrasi.

Vaksinator bersiap menyuntik vaksinasi Covid-19 Pfizer di Arab Saudi. WTO pertimbangkan pengabaian hak paten vaksin Covid-19 guna meningkatkan pasokan. Ilustrasi.

Foto: AP
WTO pertimbangkan pengabaian hak paten vaksin Covid-19 guna meningkatkan pasokan

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendorong produsen-produsen vaksin Covid-19 saat ini mengizinkan perusahaan lain memproduksi vaksin mereka. Hal tersebut disampaikan saat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sedang membahas tentang pengabaian hak paten vaksin guna meningkatkan pasokan ke negara-negara berkembang.

“Sekretaris Jenderal sering menyerukan transfer teknologi dan berbagi pengetahuan dan lisensi sukarela atau berbagi lisensi,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, pada Rabu (5/5).

Guterres telah lama menyerukan agar vaksin Covid-19 tersedia untuk semua negara. Dia pun meminta lebih banyak kucuran dana untuk mendanai fasilitas Covax, yakni sebuah program yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan bertujuan menyediakan akses vaksin bagi negara-negara miskin serta berkembang. Covax memiliki target membeli 1,8 miliar dosis vaksin pada 2021.

Afrika Selatan (Afsel) dan India diketahui telah mengajukan proposal ke WTO perihal pelepasan hak paten pada vaksin Covid-19. Hal itu guna memudahkan negara atau perusahaan lain melakukan proses produksi dan mencukupi kebutuhannya. Sebanyak 60 negara lain turut mensponsori proposal tersebut.

Saat ini usulan itu tengah dibahas di WTO. Keputusan WTO didasarkan pada konsensus. Artinya 164 negara anggotanya harus setuju. Beberapa pejabat PBB mengatakan diskusi pengesampingan hak paten adalah gangguan dan pertarungan ideologis yang tidak akan menyelesaikan masalah tentang cara meningkatkan produksi vaksin Covid-19.

Bulan lalu UNICEF menyerukan agar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) vaksin disederhanakan melalui "lisensi sukarela dan proaktif". Namun ia memperingatkan bahwa hal itu saja tidak akan meningkatkan produksi vaksin.

“Pemegang HAKI perlu menyediakan kemitraan teknologi untuk menyertai lisensi HAKI, secara proaktif berbagi pengetahuan dan sub-kontrak kepada produsen tanpa batasan geografis atau volume yang tidak semestinya,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore.

Menurutnya, tantangan itu tidak membutuhkan pengabaian kekayaan intelektual secara paksa, tapi kemitraan dan kerja sama yang proaktif. Dia mengutip kemitraan manufaktur baru-baru ini sebagai contoh menggembirakan. Fore mendorong pihak lain mengikutinya guna meningkatkan skala dan keragaman geografis dari kapasitas produksi.

sumber : Reuters/AP
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA