REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memulai seleksi penerimaan Komponen Cadangan (Komcad) matra darat pada Juni 2021. Setelah itu, pendidikan pelatihan dasar kemiliteran akan dilakukan selama tiga bulan hingga September 2021.
"Seleksi penerimaan ini akan diadakan pada minggu I, II, dan III bulan Juni 2021," demikian tertulis dalam siaran pers yang diunggah dalam laman resmi Kemhan, dikutip Rabu (5/5).
Setelah seleksi penerimaan dilakukan, pendidikan pelatihan dasar kemiliteran akan dilaksanakan selama tiga bulan setelahnya. Pendidikan pelatihan dasar militer itu akan dimulai sejak minggu keempat Juni sampai dengan September 2021.
"Perekrutan Komponen Cadangan dilakukan atas dasar sukarela," bunyi di dalam keterangan tertulis tersebut.
Sebagai langkah awal, pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di Pulau Jawa dengan alokasi sebanyak 2.500 orang peserta. Pendidikan akan dilaksanakan di Rindam-Rindam yang ada di Pulau Jawa, yaitu Rindam Jaya/Jayakarta, Rindam III/Siliwangi, Rindam IV/Diponegoro, dan Rindam V/Brawijaya.
"Penerimaan tahap pertama diperuntukkan kalangan mahasiswa, PNS, dan pegawai BUMN/BUMS, serta pembina muda Pramuka," bunyi keterangan tertulis tersebut.
Pada Selasa (4/5) Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan),Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, memimpin Rapat Koordinasi Panitia Pusat Pembentukan Komcad. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bela Negara, Ditjen Pothan Kemhan, Jakarta Pusat.
Rapat Koordinasi Panitia Pusat Pembentukan Komcad itu dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan pihak-pihak terkait dalam rencana pembukaan pendaftaran komponen cadangan matra darat. Masing-masing pihak yang terkait dalam rakor ini memaparkan kesiapan proses perekrutan Komcad dari tahap pendaftaran, tahap pendidikan dan pelatihan, sampai pelantikan.
Baca juga: Jalur Keluar Jabodetabek Disekat Mulai Pukul 24.00
Hadir dalam rapat koordinasi itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, pejabat Kemendagri, pejabat Kementerian BUMN, Kabainstrahan Kemhan, pejabat eselon II di lingkungan Kemhan, pejabat eselon II TNI AD, pejabat Pendidikan dan Pelatihan TNI AD, serta Komandan Rindam terkait.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak telah menyatakan Komcad merupakan bagian yang integral dalam sistem pertahanan yang perlu diperkuat bersamaan dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Komcad juga dinilai perlu dibangun karena pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara akan sulit dilakukan disaat perang.
"Komcad sebagai subsistem pertahanan RI adalah bagian yang integral dalam sistem pertahanan kita yang perlu diperkuat bersamaan dengan modernisasi alutsista," ujar Dahnil lewat pesan singkat, Kamis (4/2).
Dahnil mengatakan, Komcad merupakan pekerjaan rumah yang tak kunjung dibentuk secara formal dengan sistem yang baik bagi Indonesia. Saat ini, kata dia, UU No 23 Tahun 2019 memberikan amanat untuk itu secara terang dan jelas.
Dia menerangkan, bagi Indonesia perang dengan cara militer adalah perang yang ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah dan menegakkan kedaulatan NKRI. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga keselamatan bangsa, bukan untuk melakukan invasi atau agresi militer terhadap negara lain.
"Sementara itu, pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara akan sulit dilakukan pada saat perang," ungkap Dahnil.
Menurut dia, kekuatan pertahanan merupakan satu sistem yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Mulai dari kekuatan laut yang andal melalui alutsista dan pelautnya, kekuatan udara melalui pesawat tempur, radar, termasuk pilot fighters-nya, dan kekuatan darat melalui infantrinya.
"Dan, dalam sebuah sistem pertahanan itu ada Komcad di dalamnya yang tidak bisa dipisahkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
