Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Menhub Imbau Masyarakat tak Mudik Lebaran Lebih Awal

Rabu 05 May 2021 13:21 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.

Foto: Republika/Darmawan
Budi Karya Sumadi berpesan kepada petugas untuk tegas, tapi humanis kepada pemudik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebih awal karena larangan mudik baru diberlakukan pada Kamis (6/5).

"Mereka (masyarakat) ada yang melakukan mudik lebih awal. Ini masih sampai besok (mulai larangan mudik), seyogianya masyarakat tidak melakukan itu (mudik) dan petugas melakukan pengetatan yang efektif," kata Budi dalam diskusi daring FMB9 bertajuk 'Jaga Keluarga, Tidak Mudik' di Jakarta, Rabu (5/5).

Budi menuturkan, pemerintah juga akan mengantisipasi kepulangan pekerja imigran Indonesia (PMI) yang akan mudik Lebaran tahun ini. Pemerintah akan menegakkan prosedur dua kali tes PCR dan isolasi empat hari bagi mereka yang datang. "Pemulangan imigran dari China dan India ke Indonesia tentu kita harapkan berjalan dengan baik."

Budi menyampaikan, meski perjalanan aglomerasi diperbolehkan, implementasinya harus memperhatikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. "Hal lain, seperti jalan tikus, saya yakin Polri mampu mengendalikannya. Kita juga harus berkomitmen penyedia jasa melakukan persiapan yang baik agar mudik bisa mengikuti prokes dengan baik," katanya.

Budi menambahkan, Kemenhub juga akan melakukan penindakan terhadap angkutan gelap berplat hitam. Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan dengan daerah perbatasan di mana ada pergerakan PMI.

Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan pada jasa layanan transportasi sekaligus menyamakan persepsi soal mudik Lebaran. Penindakan oleh petugas juga harus dilakukan kepada mereka yang nekat mudik.

"Ingat, kita harus tegas tapi juga humanis. Perjalanan aglomerasi, walaupun diperbolehkan, harus dilakukan suatu pengetatan dengan PPKM mikro," ujar Budi.

Baca juga : Satgas Covid-19: Masih Ada 18,9 Juta yang Nekat Ingin Mudik

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA