Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Satgas Covid-19: Masih Ada 18,9 Juta yang Nekat Ingin Mudik

Rabu 05 May 2021 12:56 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Antrean pemudik menaiki kapal cepat tujuan Kota Baubau memadati Pelabuhan Nusantara Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021). Muatan penumpang kapal cepat rute Kabupaten Muna dan Kota Baubau mengalami over kapasitas di hari sebelum pelarangan Mudik Lebaran Idul Fitri pada tanggal 6 Mei 2021.

Antrean pemudik menaiki kapal cepat tujuan Kota Baubau memadati Pelabuhan Nusantara Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021). Muatan penumpang kapal cepat rute Kabupaten Muna dan Kota Baubau mengalami over kapasitas di hari sebelum pelarangan Mudik Lebaran Idul Fitri pada tanggal 6 Mei 2021.

Foto: Antara/Jojon
Mudik sangat berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19 dari kota ke desa-desa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkap berbagai upaya maupun sosialisasi untuk mencegah masyarakat mudik lebaran tahun ini. Doni mengatakan, meski kebijakan larangan mudik dikeluarkan pemerintah, masih ada tujuh persen dari penduduk Indonesia yang tetap nekat ingin mudik.

"Tujuh persen dari 270 juta sangat besar, 18,9 juta orang, tugas kita mengurangi angka ini sekecil mungkin," kata Doni dalam diskusi FMB9 bertajuk Jaga Keluarga Tidak Mudik, Rabu (5/5).

Baca Juga

Doni mengingatkan, pejabat maupun pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, desa maupun kelurahan terus mengimbau masyarakat agar tidak mudik. Doni mengatakan, masyarakat harus diberi kesadaran bahwa mudik sangat berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19 dari kota ke desa-desa.

Ia khawatir hal ini bisa mengakibatkan lonjakan kasus Covid -19 di Tanah Air di tengah tren kasus aktif Covid-19 saat ini yang mulai turun. "Mari bersabar, menahan diri, karena kalau ini kita biarkan sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang dari luar, dan di kampung dan tiap daerah belum tentu memiliki rumah sakit yang memadai dan dokter yg merawat, akibatnya mereka yg terpapar menjadi fatal dan mengakibatkan kematian," ujar Doni.

Doni menyebut, tren peningkatan kasus ini juga selama ini terjadi usai liburan panjang. Mulai dari peningkatan kasus aktif, penambahan jumlah pasien di rumah sakit, ICU, maupun isolasi.

"Jadi pilihan larangan mudik ini sangat strategis, dan kita semua harus mengikuti keputusan politik negara, kepala negara adalah Presiden Jokowi, dan tidak boleh ada satu pun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya," ujarnya.

Baca juga : Doni Monardo: Tak Boleh Ada Pejabat Beda Narasi Soal Mudik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, survei yang dilakukan Kemenhub beberapa waktu terhadap jumlah masyarakat yang ingin mudik terus menurun. Sebelumnya, jika tidak ada larangan mudik, ada 33 persen masyarakat yang mudik.

Kemudian, saat dinyatakan ada larangan mudik masih ada 11 persen masyarakat yang ingin mudik. Namun, begitu kebijakan larangan mudik dikeluarkan, masih tersisa tujuh persen yang nekat mudik.

Sementara itu, untuk survei daerah yang ingin dituju pemudik terbanyak masih wilayah Jawa Tengah dengan lebih 30 persen, Jawa Barat lebih dari 20 persen, setelah itu Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan seterusnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA