REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunda pemilihan parlemen. Keputusan ini diambil di tengah sengketa mengenai suara di Yerusalem Timur yang diduduki Israel dan perpecahan di Partai Fatah yang ia pimpin.
Abbas menyalahkan Israel atas ketidakpastian apakah mereka mengizinkan pemilihan legislatif Palestina di gelar di Yerusalem serta daerah pendudukan di Tepi Barat dan Gaza. Keputusan ini disampaikan tiga bulan setelah ia mengumumkan pemilihan umum pertama di Palestina dalam 15 tahun.
Pemilihan parlemen ini dianggap sebagai respon dari kritik terhadap legitimasi institusi-institusi demokrasi Palestina termasuk kepresidenan Abbas. Hasil pemilihan dapat menguntungkan Hamas, kelompok yang menguasai Gaza.
Israel, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa menganggap rival domestik Abbas itu sebagai organisasi teroris. Tapi Hamas berhasil menggelar kampanye yang diorganisir dengan baik untuk mengalahkan Fatah dalam pemilihan 2006 lalu.
Dalam pidatonya Jumat (30/4) pagi Abbas menjadikan sengketa di Yerusalem sebagai alasan utama pemilihan ditunda. Pidato itu disampaikan satu hari setelah pertemuan faksi-faksi politik Palestina.
"Menghadapi situasi yang sulit ini, kami memutuskan untuk menunda tanggal pemilihan legislasti hingga partisipasi Yerusalem dan masyarakatnya dijamin," kata Abbas dalam pidato yang disiarkan televisi Palestina.
Ditundanya pemilihan yang dijadwalkan bulan Mei ini tampaknya akan menarik kritik dari dalam negeri. Abbas dan sekutu-sekutunya juga menghadapi tantangan dari partai Fatah yang terpecah. Belum diketahui apakah pemungutan suara pemilihan presiden yang dijadwalkan bulan Juli tetap digelar.
Komisi Pusat Pemilihan Umum Palestina mengatakan penundaan pemilihan umum adalah keputusan Abbas. Kampanye pemilihan ini harusnya dimulai pada Jumat ini. Pengunjuk rasa di Gaza dan Tepi Barat meminta pemilihan digelar sesuai jadwal.
"Sebagai warga muda Palestina, saya mendesak digelarnya pemilihan dan saya ingin hak saya untuk memilih sehingga saya dapat melihat wajah baru, wajah muda dan melihat sikap politik baru," kata salah seorang pengunjuk rasa dari Hebron, Wael Deys.
Hamas juga mengkritik keputusan Abbas menunda pemilihan parlemen ini yang menurut mereka melanggar konsensus nasional. "Dan gerakan Fatah menanggung tanggung jawab konsekuensi atas posisi ini," kata juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri.
Abbas mengisyaratkan pemilihan dapat ditunda hingga berminggu-minggu. Sebab Israel tidak mengizinkan warga Palestina di Yerusalem Timur ikut memberikan suara.
Pada awal pekan ini juru bicara kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada pengumuman resmi dari Israel apakah akan mengizinkan warga Palestina memberikan suara di Yerusalem seperti yang dilakukan pada tahun 2006. Ia menambahkan pejabat pemerintah Israel di sana juga tidak memiliki wewenang.
Banyak warga Palestina menilai isu Yerusalem hanya alasan untuk menghindari pemilihan. Karena terpecahnya Fatah membuat mereka kalah dari Hamas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
