REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mempercepat pencairan bantuan sosial dan segera mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan secara tepat waktu. Adapun langkah ini untuk mendorong kemampuan daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya telah menyiapkan program untuk memacu keseimbangan supply dan demand di antaranya penyaluran target output dukungan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan lainnya.
“Program yang belum terpenuhi pada triwulan satu akan didorong cair pada April hingga Mei 2021. Menjelang Lebaran, pemerintah akan mempercepat pencairan kartu sembako dari Juni ke awal Mei,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (23/4).
Airlangga memperkirakan penyaluran program perlindungan sosial senilai Rp 14,12 triliun. Pemerintah pun menyiapkan bantuan sosial berupa beras bagi masyarakat melalui program bantuan beras 10 kilogram kepada masing-masing penerima kartu sembako.
Kendati begitu, dia kembali mengingatkan perusahaan swasta agar membayar THR kepada karyawan jelang Lebaran 2021. Menurut Airlangga, kasus Covid-19 yang sekarang makin terkendali mesti diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi.
“THR juga akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. THR dan gaji ke-13 bisa mendorong konsumsi masyarakat. Program-program Kementerian Koordinator Perekonomian nantinya bersinergi dengan THR swasta untuk meningkatkan daya beli,” ucapnya.
Ke depan Airlangga berharap pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke level pertumbuhan pra Covid-19 sebesar lima persen pada akhir tahun. Karena itu, ekonomi perlu tumbuh 6,7 persen pada triwulan dua 2021.
Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro meyakini kebijakan larangan mudik memicu perbaikan ekonomi di kota besar. Menurutnya Covid-19 telah membuat tatanan ekonomi di kota besar berdarah-darah artinya larangan mudik yang dibarengi THR dan program bantuan pemerintah, bisa membantu perbaikan ekonomi di kota besar.
Berdasarkan Google Retail Mobility, aktivitas ekonomi yang lebih cepat pulih itu ada di daerah antara lain di Sumatera, Kalimantan dan Jawa Tengah. “Masyarakat di sana cukup kuat aktivitas ekonominya dibanding Jakarta dan Bali,” ucapnya.
Menurutnya kebijakan larangan mudik perlu didukung. Selain untuk menekan Covid- 19, juga membantu perbaikan ekonomi. “Karena tidak ada pengalihan uang dari kota ke daerah. Larangan mudik bisa membangkitkan perputaran uang di kota besar yang sedang terpuruk,” ucapnya.
Putera menyebut larangan mudik akan mendorong masyarakat mengirimkan hadiah Lebaran secara online. Bahkan, fenomena ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi digital.
“Ada larangan mudik itu akan mendorong bisnis logistik, e-commerce dan UMKM. Masyarakat yang tidak bisa pergi akan mengirim paket atau belanja online untuk keluarga di kampung halamannya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
